1 week ago
22
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah aparat TNi dilaporkan melakukan pembubaran kegiatan nonton bareng (nobar) film Pesta Babi di Ternate, Maluku Utara, Jumat (8/5/2026). Pembubaran itu dilakukan langsung oleh Komandan Komandan Distrik Militer (Dandim) 1501/Ternate Kolonel Inf Jani Setiadi.
Dalam unggahan akun Instagram @/wachtdoc_insta, Jani mengaku memantau media sosial terkait banyaknya penolakan terhadap film karya Dandhy Laksono dan Cypri Dale itu. Pasalnya, film yang mengisahkan tentang perjuangan masyarakat adat Papua itu dinilai provokatif.
"Yang saya soroti adalah tentang judulnya yang provokatif. Bannernya yang provokatif. Itu saja," kata dia saat menghentikan pemutaran film yang dilaksanakan di Benteng Oranje, Ternate, itu.
Dalam keterangannya dituliskan bahwa kegiatan nobar itu akhirnya dibubarkan oleh TNI. Alasan pembubaran itu disebut sebagai upaya menjaga kondusivitas.
Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Anis Hidayah, film itu merupakan hasil bagian dari karya seni, yang tidak bisa dipisahkan dari kebebasan berekspresi. Kegiatan nobar itu juga disebut sebagai bagian dari kebebasan berpendapat berekspresi.
"Harusnya tidak perlu dibubarkan, dan pemerintah tidak perlu reaktif, dan tentu dalam hal ini TNI tidak punya kewenangan untuk melakukan pembubaran masyarakat yang melakukan nobar, dan biasanya habis nobar itu kan diskusi." kata dia kepada wartawan, Ahad (10/5/2026).
Menurut dia, aksi pembubaran kegiatan nobar yang dilakukan aparat TNI itu merupakan bentuk penodaan demokrasi. Pasalnya, segala kegiatan itu dinilai dilindungi oleh konstitusi.
"Hal-hal seperti ini tidak perlu terjadi, masyarakat punya ruang aman untuk nonton film, untuk diskusi, karena itu bagian dari hak yang dijamin di dalam konstitusi," kata dia.
Pesta Babi diketahui merupakan film dokumenter karya Dandhy Laksono dan Cypri Dale yang membahas konflik tanah adat dan kerusakan lingkungan di Papua Selatan. Film ini mengangkat perlawanan adat terhadap proyek-proyek besar pemerintah dan koorporasi.
