2 hours ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, PONOROGO, – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo, Jawa Timur, memutuskan untuk mempercepat pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) yang kosong melalui seleksi terbuka. Langkah ini diprioritaskan sebelum melakukan mutasi pejabat guna memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal dan memperkuat kinerja organisasi perangkat daerah (OPD).
Sekretaris Daerah (Sekda) Ponorogo, Agus Sugiarto, mengonfirmasi bahwa proses seleksi terbuka tersebut dijadwalkan akan dimulai pada awal Juli 2026. Pengisian jabatan ini dilakukan untuk menggantikan sejumlah kepala OPD yang telah memasuki masa purnatugas.
"Shelter dulu, baru mutasi. Jabatan yang kosong kami isi terlebih dahulu. Setelah itu, jika memang diperlukan, baru dilakukan mutasi sesuai kebutuhan organisasi," ujar Agus di Ponorogo, Kamis.
Pola Baru Pengisian Jabatan
Menurut Agus, pola ini berbeda dengan mekanisme sebelumnya yang biasanya diawali dengan pergeseran pejabat. Kali ini, pemerintah daerah memprioritaskan pengisian kursi yang kosong agar roda pemerintahan tidak terganggu akibat terlalu banyak jabatan yang masih diisi pelaksana tugas (Plt).
Ia menjelaskan bahwa seleksi tidak akan dibuka sekaligus untuk seluruh posisi. Pemkab akan melaksanakannya secara bertahap dengan mempertimbangkan tingkat urgensi kebutuhan masing-masing OPD. "Kami menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Untuk jumlah jabatan yang dibuka pada tahap pertama, saat ini masih dalam proses finalisasi," jelasnya.
Agus yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) menambahkan, mekanisme bertahap ini juga memberi kesempatan lebih luas bagi aparatur sipil negara (ASN) yang memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi pada tahapan berikutnya.
Daftar Jabatan Strategis yang Kosong
Saat ini, setidaknya terdapat 12 jabatan strategis di lingkungan Pemkab Ponorogo yang masih dijabat oleh Plt. Rinciannya meliputi 10 jabatan eselon II serta dua jabatan direktur badan usaha dan rumah sakit milik daerah.
Sejumlah OPD yang masih belum memiliki pimpinan definitif antara lain BKPSDM, BPPKAD, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sosial P3A, DPMPTSP, Bapperida, Dispendukcapil, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Disnaker, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, serta jabatan Direktur PUDAM Tirta Katong dan Direktur RSUD dr. Harjono.
"Mayoritas kekosongan jabatan tersebut terjadi karena pejabat sebelumnya telah memasuki masa purnatugas," pungkas Agus.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
sumber : antara
