54 minutes ago
4
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- PDIP menyesalkan dugaan tindakan represif aparat keamanan saat merespon insiden pengibaran bendera Bulan Bintang di Aceh menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Aparat dinilai harus tetap tenang dan mampu menilai konteks suatu kejadian.
Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan wilayah kedaulatan negara sudah bersifat final serta diakui secara hukum internasional. Sehingga penanganan dinamika di daerah seperti Aceh dan Papua harus melihat konteks sosial politik dan sosiologisnya. Semua pihak harus tetap mengedepankan jalur dialog, bukan letusan senjata.
"Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercermin dalam wilayah kedaulatan negara itu sudah final dan diakui hukum internasional. Sehingga ketika ada persoalan-persoalan seperti di Aceh, kita harus melihat konteksnya," kata Hasto kepada wartawan, Senin (17/8/2026).
Hasto menyoroti adanya laporan aksi aparat keamanan yang melepaskan tembakan peringatan di lingkungan tempat ibadah saat merespons pengibaran bendera lokal di Aceh. Menurut Hasto, peristiwa pengibaran bendera tersebut sejatinya terjadi dalam suasana kebatinan masyarakat Aceh yang sedang memperingati momentum perdamaian.
"Kami menyesalkan ketika kemudian terjadi tindak kekerasan, bahkan letusan senjata di tempat ibadah yang seharusnya kita jaga kesakralannya. Aparat keamanan harus berkepala dingin dan melihat konteks," ujar Hasto.
Hasto mengingatkan perdamaian yang tercipta di Bumi Serambi Mekkah dicapai melalui proses panjang dan biaya sosial yang sangat mahal, terutama pasca-bencana tsunami. Oleh karena itu, jika terdapat penyampaian aspirasi atau kritik dari masyarakat, penanganan seharusnya dilakukan melalui mediasi bersama pimpinan atau tokoh agama setempat di tempat ibadah.
"Dialog adalah jalan untuk menyelesaikan persoalan apa pun itu dengan sebaik-baiknya. Siapa tahu akar persoalannya ternyata akumulasi dari berbagai ketidakadilan yang selama ini tersumbat pintunya," ujar Hasto.
Hasto juga menyinggung adanya keluhan dari daerah terkait persoalan pemotongan anggaran transfer ke daerah serta penyaluran dana yang kurang lancar. Hal ini menurutnya sering kali tidak dilaporkan secara akurat kepada Presiden.
"PDI Perjuangan pun mendesak agar seluruh pihak menahan diri dan mengembalikan setiap dinamika daerah pada semangat musyawarah mufakat demi menjaga persatuan bangsa," ucap Hasto.
Sementara, Kepolisian Daerah Aceh mulai menyelidiki kericuhan yang terjadi saat peringatan 21 tahun Hari Damai Aceh di kawasan Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Sabtu (15/8/2026).
"Polda Aceh sedang melakukan penyelidikan terkait kejadian kemarin di Masjid Raya Baiturrahman," kata Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan di Banda Aceh, Senin.
Ruddi menyampaikan hal tersebut kepada wartawan seusai mengikuti Upacara Peringatan HUT Ke-81 Kemerdekaan RI di Lapangan Blang Padang, Banda Aceh.
Kapolda belum menjelaskan secara rinci peristiwa maupun dugaan tindak pidana yang menjadi objek penyelidikan kepolisian.
Kericuhan sebelumnya terjadi dalam kegiatan zikir dan doa bersama memperingati 21 tahun Hari Damai Aceh di kawasan Masjid Raya Baiturrahman pada Sabtu (15/8/2026).
Dalam kegiatan tersebut, sejumlah massa mengibarkan Bendera Bulan Bintang yang identik dengan bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
Kericuhan kemudian terjadi ketika aparat keamanan melakukan penertiban terhadap aksi tersebut.
Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) sebelumnya sepakat berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk meminta kepastian hukum mengenai Bendera Bulan Bintang.
Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh mengatur Bendera Bulan Bintang sebagai Bendera Aceh. Namun, penerapan ketentuan mengenai bendera tersebut sejak 2013 masih menjadi persoalan antara Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat.
Ruddi mengatakan kondisi keamanan di Aceh kembali kondusif pada Sabtu sore setelah aparat melakukan pengamanan bersama TNI dan unsur terkait lainnya.
"Alhamdulillah berkat kolaborasi dengan 'stakeholder' TNI, situasi sangat kondusif," katanya.
Kapolda juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat dan seluruh unsur yang terlibat dalam menjaga keamanan setelah kericuhan tersebut.
"Saya sebagai Kapolda Aceh mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan seluruh masyarakat dan seluruh stakeholder TNI. Kita bisa mengamankan wilayah Aceh, semoga Aceh selalu damai dan maju," katanya.
Ruddi mengatakan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh akan melakukan analisis dan evaluasi secara berkala untuk menjaga keamanan dan kedamaian di Aceh.
sumber : Antara
