4 hours ago
2
MBG terus alami penyempurnaan dan pembenahan kebijakan.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah terus mengalami penyempurnaan dan pembenahan kebijakan di tingkat nasional. Hal ini disampaikan oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan Muhamad Mardiono dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.
Mardiono menegaskan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai kekurangan dalam program ini. Justru, menurutnya, kekurangan tersebut menjadi bagian dari proses koreksi dan penyempurnaan. Ia mengingatkan bahwa kekurangan tidak boleh dijadikan alat untuk melemahkan kepercayaan publik terhadap program yang pro-rakyat ini.
Meskipun ada oknum yang mencoba memanfaatkan program MBG untuk kepentingan pribadi, Mardiono menegaskan bahwa hal tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan program yang manfaatnya sudah dirasakan luas oleh masyarakat. "Apabila ada oknum yang menyimpang, oknumnya yang harus ditindak tegas, bukan programnya yang dihentikan," tegasnya.
Pemerintah berkomitmen untuk memperbaiki celah regulasi agar implementasi program MBG semakin akuntabel dan tepat sasaran di masa mendatang. Mardiono juga mengkritik berbagai narasi yang mendiskreditkan program MBG dengan menyatakan bahwa narasi tersebut tidak mencerminkan kondisi faktual di lapangan. Berdasarkan pemantauan langsung, program MBG mendapatkan penerimaan luas dari masyarakat.
Transformasi Ekonomi Nasional
Lebih jauh, Mardiono menekankan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto saat ini yang berfokus pada pembenahan mendasar terhadap tata kelola ekonomi nasional. Ini termasuk upaya menghentikan berbagai praktik lama yang merugikan negara, khususnya dalam pengelolaan kekayaan alam.
Ia mengingatkan bahwa selama ini terdapat kebocoran dan praktik koruptif dalam pengelolaan sumber daya alam. Oleh karena itu, Presiden sedang melakukan koreksi besar agar kekayaan alam bangsa ini tidak lagi hanya dinikmati oleh segelintir pihak. Transformasi ini bertujuan untuk membangun struktur ekonomi yang adil dan berdaulat.
Mardiono mengajak seluruh elemen bangsa untuk tidak terjebak dalam narasi yang melemahkan persatuan dan mendukung agenda transformasi nasional. "Ini adalah momentum untuk memperbaiki arah bangsa, jangan biarkan kepentingan sempit menghambat perjuangan besar menuju keadilan ekonomi. Pemerintah akan tetap berdiri tegak di sisi rakyat," kata Mardiono.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
sumber : antara
