Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM), Amirullah Setya Hardi
Harianjogja.com, SLEMAN—Dengan berakar pada pengetahuan lokal yang diwariskan secara turun temurun, budaya menjadi anasir pembeda karakter sebuah kelompok masyarakat, termasuk salah satunya adalah terkait dengan aktivitas perekonomian mereka. Hal itulah yang dinilai menjadi salah satu keunggulan dari DIY.
Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM), Amirullah Setya Hardi, menegaskan budaya tidak bisa dilihat dari sekadar adat-tradisi atau seni tradisional atau kontemporer, juga tidak bisa dilihat dari relasi saling memengaruhi antara budaya dengan aktivitas ekonomi.
Selain itu, terkait dengan transformasi ekonomi, dia merasa perlu lebih dulu mendudukkan definisinya secara lebih jernih dan tegas.
“Transformasi kan bentuk dari perubahan. Pertanyaannya, kita ingin berubah dari sisi mana, apakah dari pola perekonomian atau sektornya saja? Kalau sektor ekonominya saja, pergerakannya dari mana ke mana?” kata Amirullah ditemui saat di Gedung Magister Ekonomika Pembangunan UGM, pekan lalu.
Dengan mendudukkan definisi tersebut secara jernih dan memahami arah transformasi ekonomi, kebudayaan seharusnya menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari proses transformasi itu sendiri.
Contohnya adalah, kata dia, DIY yang memiliki akar sejarah pada Kerajaan Mataram Islam. Perjanjian Giyanti 1755 yang membagi Mataram Islam menjadi dua, yakni Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta memiliki pengaruh terhadap pengembangan kebudayaan di DIY.
Budaya yang berkembang memunculkan bermacam adat serta tradisi unik dan berbeda, bahkan dengan Kasunanan Surakarta. Kebutuhan untuk terus eksis dan menjaga nilai tradisi mendorong upaya adaptasi atas perkembangan zaman.
“Keunikan ini akan mewarnai transformasi ekonomi di DIY. Mau tidak mau, suka tidak suka, transformasi akan diikuti nilai-nilai yang ada pada budaya lokal di sini. Jadi persoalannya itu bukan tentang memengaruhi atau dipengaruhi,” katanya.
Itulah sebabnya, dia menegaskan bahwa kendati ada perubahan pada pola ekonomi atau sektor ekonomi, ada harapan bahwa tata nilai, tata budaya, dan tata masyarakat tidak akan mengalami perubahan drastis yang menghilangkan pengetahuan lokal yang melatarinya.
“Budaya tetap kita butuhkan sebagai salah satu panduan untuk bisa ikut mengarahkan transformasi ekonomi. Butuh di sini untuk menjelaskan kaitan antara budaya dengan transformasi ekonomi. Artinya, budaya memang harus ada, melekat, bahkan saling memilin dengan aktivitas ekonomi,” kata dia.
Bukan Komoditas
Hanya saja, menurut dia, budaya yang mengandung nilai kearifan bukan komoditas ekonomi. Itu bukan barang yang bisa diekstrak atau dieksploitasi sebagaimana aktivitas pada sektor ekonomi primer. Bisa dikatakan bahwa budaya menjadi platform pengembangan ekonomi.
Budaya menjadi rencana kerja yang disusun untuk mengembangkan perekonomian masyarakat atau negara. Amirullah bahkan menyebut budaya sebagai ruh yang tidak terpisahkan dari transformasi ekonomi.
Di Jogja misalnya, kata dia, sektor ekonomi kreatif berkembang luar biasa pesat. Perkembangan pesat ini bisa terjadi lantaran platform penyokongnya mendukung ke arah transformasi ekonomi. “Di sinilah budaya mengambil peran dominan. Dengan begitu, Jogja tidak akan kalah dengan daerah lain dalam pengembangan sektor ekonomi kreatif. Pasar Kangen contohnya. Hitung saja berapa omzet lewat penyelenggaraan acara ini.”
Oleh karena itu, sebagai bentuk apresiasi terhadap transformasi ekonomi itu, Harian Jogja berinisiatif menggelar Jogja Brand and Business Award (JBBA) 2026.
Penghargaan dan apresiasi ini diharapkan bisa menjadi tolok ukur yang kredibel berbasis data dan analisis media, sekaligus menjadi referensi publik dalam memilih jenama yang relevan dan bertanggung jawab.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sunartono Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
