Ilustrasi kekeringan - Foto dibuat oleh AI/StockCake
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—BPBD Gunungkidul belum menaikkan status siaga darurat kekeringan meski musim kemarau 2026 di wilayah Bumi Handayani sudah berlangsung sejak akhir April. Hingga pertengahan Mei, dampak kekeringan dinilai belum terlalu signifikan sehingga status kebencanaan masih berada pada kondisi normal.
Kepala Pelaksana BPBD Gunungkidul, Purwono, mengatakan keputusan belum menaikkan status siaga darurat kekeringan juga mempertimbangkan hasil koordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta Pemerintah Daerah DIY.
“Statusnya masih normal karena belum ada peningkatan jadi siaga darurat kekeringan,” kata Purwono, Selasa (19/5/2026).
Menurut dia, kondisi musim kemarau di Gunungkidul saat ini masih berada pada tahap awal sehingga dampak kekeringan belum dirasakan secara luas oleh masyarakat. Karena itu, BPBD belum mengambil langkah peningkatan status darurat.
Purwono menjelaskan, mekanisme penetapan status siaga darurat kekeringan dilakukan dengan menyesuaikan arahan dari Pemerintah DIY. Pola tersebut sama seperti penetapan status siaga darurat bencana hidrometeorologi saat musim hujan.
“Sama seperti saat penetapan status siaga darurat bencana hidrometeorologi di musim hujan, maka disesuaikan dengan arahan dari provinsi. Saat BPBD DIY menaikkan status, maka kami juga akan mengikutinya,” ungkapnya.
Kajian Siaga Kekeringan Gunungkidul Diperkirakan Dimulai Juni
BPBD Gunungkidul memperkirakan kajian peningkatan status siaga darurat kekeringan baru akan dilakukan pada Juni 2026. Meski belum menetapkan status siaga, BPBD mengaku telah menyiapkan langkah mitigasi menghadapi potensi kemarau panjang akibat fenomena El Nino yang diprediksi berlangsung hingga awal November 2026.
“Penetapan status siaga darurat merupakan bagian dari mitigasi bencana. Selain itu, juga sebagai upaya mempermudah skema anggaran penanganan karena bisa untuk mengakses Belanja Tak Terduga [BTT] milik pemkab,” jelas Purwono.
Sebagai langkah antisipasi, BPBD Gunungkidul telah menyiapkan alokasi 1.500 tangki air bersih yang sewaktu-waktu dapat disalurkan kepada warga terdampak kekeringan. Namun mekanisme penyaluran tahun ini dipastikan berbeda dibanding sebelumnya.
Menurut Purwono, perubahan mekanisme dilakukan setelah adanya hasil audit dan catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2024 lalu. Berdasarkan rekomendasi tersebut, penyaluran bantuan air bersih diminta lebih dulu menggunakan anggaran milik kapanewon sebelum memanfaatkan alokasi dari BPBD.
“Selain anggaran penyaluran dari BPBD, juga ada bantuan milik kapanewon. Biar tidak tumpang tindih, maka yang dipakai diprioritaskan milik kapanewon terlebih dahulu,” katanya.
Purwosari Siapkan Anggaran Droping Air Bersih
Sementara itu, Kapanewon Purwosari juga telah menyiapkan anggaran khusus untuk penanganan kekeringan pada musim kemarau tahun ini. Panewu Purwosari, Subiyantoro, menyebut wilayahnya masih memiliki sejumlah titik rawan kekurangan air bersih saat kemarau panjang terjadi.
“Untuk besaran alokasi dana droping air bersih di Purwosari Rp79,6 juta,” katanya.
Meski anggaran telah tersedia, hingga kini penyaluran bantuan air bersih belum dilakukan. Pemerintah kapanewon masih menunggu hasil koordinasi bersama pemerintah kalurahan terkait pemetaan wilayah terdampak kekeringan.
“Biasanya droping banyak dilakukan di Kalurahan Giripurwo dan Giricahyo,” kata mantan Panewu Tepus tersebut.
Potensi kekeringan di Gunungkidul diperkirakan meningkat seiring berlangsungnya musim kemarau 2026. Sejumlah wilayah perbukitan dan kawasan dengan keterbatasan sumber air menjadi titik yang dipantau dalam mitigasi kekeringan tahun ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sunartono Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
