5 hours ago
2
Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf (kiri) bersama Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak (kanan) mengikuti rapat kerja bersama Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/2/2026). Dalam rapat tersebut Kementerian Haji dan Umrah menyampaikan bahwa aset Gedung Kantor Thamrin di Jakarta telah resmi beralih dari Kementerian Agama menjadi aset Kementerian Haji dan Umrah.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Haji dan Umrah RI Mochamad Irfan Yusuf menegaskan bahwa wacana war ticket haji masih dalam tahap wacana dan pembahasannya akan dihentikan apabila dinilai terlalu prematur. Wacana war ticket haji menuai pro dan kontra khususnya di media sosial.
“Kalau dianggap sebagai terlalu prematur akan kita tutup dulu sampai hari ini, sambil kita menyelesaikan haji kita yang sudah di depan mata,” ujar Menhaj saat Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Senayan, Jakarta, Selasa (14/4/2026).
Gus Irfan menekankan bahwa dirinya merupakan pihak yang pertama kali melontarkan istilah tersebut. “Kalau ditanya siapa yang bertanggung jawab saya adalah orang pertama melontarkan istilah war ticket ini,” katanya.
Kemenhaj, kata dia, tetap memprioritaskan persiapan dan penyelenggaraan ibadah haji yang akan segera berlangsung, sebelum melanjutkan pembahasan kebijakan atau inovasi baru dalam penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia.
Wacana war ticket ini menuai beragam pro-kontra di masyarakat, khususnya media sosial. Sejumlah pihak menganggap penerapan wacana tersebut akan menyulitkan mereka yang berada di desa-desa atau yang masih belum melek teknologi digital.
Selain itu, warganet menanyakan perihal nasib para calon peserta haji yang telah menunggu puluhan tahun serta potensi percaloan haji.
sumber : Antara
