Petugas menunjukkan aplikasi Identitas Kependudukan Digital. - Antara
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL— Upaya digitalisasi administrasi kependudukan di Kabupaten Gunungkidul masih menghadapi berbagai tantangan. Hingga awal Juli 2026, aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) baru mencapai 6,4 persen dari total warga pemilik KTP elektronik.
Capaian tersebut masih jauh dari target yang ditetapkan pemerintah pada tahun ini, yakni sebesar 20 persen dari jumlah penduduk yang telah memiliki KTP-el.
Pelaksana Tugas Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Disdukcapil Gunungkidul, Anton Wibowo, mengatakan percepatan aktivasi IKD membutuhkan keterlibatan banyak pihak agar target yang ditetapkan dapat tercapai hingga akhir tahun.
“Capaiannya baru di kisaran 6,4 persen. Padahal pada akhir tahun ditargetkan aktivasi IKD mencapai 20 persen dari pemilik KTP-el,” kata Anton, Jumat (3/7/2026).
Menurut dia, pelayanan aktivasi IKD tidak hanya dilakukan di kantor Disdukcapil maupun Mal Pelayanan Publik di Terminal Dhaksinarga. Berbagai program jemput bola juga terus diperluas hingga tingkat kalurahan untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat.
Strategi tersebut dipilih karena masih banyak warga yang kesulitan mengakses layanan administrasi kependudukan secara langsung ke pusat layanan.
Anton menjelaskan program jemput bola menjadi salah satu cara efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya IKD sebagai identitas digital yang dapat digunakan untuk mengakses berbagai layanan publik di masa mendatang.
Disdukcapil membuka peluang bagi kalurahan yang ingin menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan di wilayahnya dengan berkoordinasi langsung untuk penjadwalan kegiatan.
Meski demikian, upaya percepatan aktivasi masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satunya adalah keterbatasan jumlah petugas yang bertugas melakukan verifikasi dan aktivasi identitas digital.
Selain itu, proses aktivasi IKD saat ini masih mengharuskan warga melakukan tatap muka dengan petugas sehingga pelayanan belum bisa sepenuhnya dilakukan secara mandiri.
“Kepemilikan gawai dan ketersediaan jaringan telekomunikasi juga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan aktivasi IKD,” ujar Anton.
Karena itu, pihaknya terus mendorong pemerintah kalurahan untuk aktif mengundang masyarakat dalam kegiatan pelayanan administrasi kependudukan yang digelar secara berkala.
Kepala Tim Identitas Kependudukan Disdukcapil Gunungkidul, Novika Damayanti, mengatakan pelayanan jemput bola akan terus dilaksanakan di berbagai wilayah guna memperluas jangkauan layanan.
Salah satu kegiatan terbaru dilakukan melalui program one day service di Balai Kalurahan Karangawen, Kapanewon Rongkop. Sebelumnya, pelayanan serupa juga telah digelar di Kalurahan Pacarejo, Semanu, serta Kalurahan Pucanganom, Rongkop.
Menurut Novika, kegiatan tersebut tidak hanya melayani aktivasi IKD, tetapi juga berbagai kebutuhan administrasi kependudukan lainnya.
Masyarakat dapat memanfaatkan layanan perekaman KTP elektronik, penggantian KTP-el rusak, pembuatan maupun perubahan kartu keluarga, hingga pengurusan Kartu Identitas Anak (KIA).
“Kegiatan ini untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai tagline Disdukcapil Gunungkidul, yakni Cedhak Kepenak Semanak. Masyarakat bisa mengurus dokumen kependudukan dengan mudah dan tanpa biaya,” katanya.
Dengan sisa waktu sekitar enam bulan hingga akhir tahun, Disdukcapil Gunungkidul masih memiliki pekerjaan besar untuk mengejar target aktivasi IKD. Keberhasilan program ini dinilai tidak hanya bergantung pada kinerja petugas, tetapi juga partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan identitas digital yang disediakan pemerintah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Jumali Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
