1 hour ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin membuka Rapat Pimpinan Gabungan terkait penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta terhadap dua rancangan peraturan daerah (ranperda).
Yakni, Ranperda Pembangunan Keluarga, serta Ranperda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). Khoirudin menjelaskan, proses penyusunan kedua ranperda telah melalui sejumlah tahapan pembahasan yang cukup mendalam.
Bapemperda melakukan kajian internal kedua ranperda, termasuk melibatkan pihak kompeten di bidangnya demi memastikan penyusunan materi selaras kebutuhan masyarakat. “Melibatkan pakar dan eksekutif terkait,” ujar Khoirudin, Senin (18/5/2026).
Hadir dalam rapat tersebut, Wakil Ketua DPRD Ima Mahdiah, Rany Mauliani, dan Wibi Andrino. Lalu, Ketua Komisi D Yuke Yurike, Ketua Komisi E Subki, serta Sekretaris Komisi C Ismail. Hadir pula sejumlah pimpinan fraksi.
Yakni, Ketua Fraksi PKS M Taufik Zoelkifli, Ketua Fraksi PDI-Perjuangan Pantas Nainggolan, Sekretaris Fraksi Gerindra Yudha Permana, Ketua Fraksi NasDem Jupiter, Ketua Fraksi Demokrat dan Perindo Ali Muhammad Johan, serta Sekretaris Fraksi PSI Elva Farhi Qolbina.
Ketua Bapemperda Aziz mengungkapkan, pihaknya telah melaksanakan lima rapat pembahasan terdiri atas Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan para stakeholder terkait, serta masukan Komisi E pada 10 Maret 2026.
Selanjutnya, rapat kerja membahas pasal-pasal Raperda Pembangunan Keluarga sebanyak tiga kali. Yakni pada 31 Maret, 7 April, dan 14 April 2026. “Focus Group Discussion (FGD) terkait Raperda Pembangunan Keluarga atas pandangan umum fraksi-fraksi dan masyarakat pada 28 April 2026,” papar Aziz.
Pembahasan itu, menghasilkan 13 bab dan 31 pasal. Menghapus satu pasal. Yakni, pasal 5 draf awal.
Sedangkan Ranperda RPPLH terdiri atas 10 bab dan 15 pasal, telah memasuki tahap lanjutan. Termasuk penelaahan pasal-pasal serta penyempurnaan substansi materi aturan.
Ranperda RPPLH telah siap memasuki proses fasilitasi di Kementerian Dalam Negeri, sebelum ke tahap persetujuan bersama antara DPRD DKI Jakarta dan gubernur.
