2 hours ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tanah Papua hingga hari ini masih menjadi ruang perebutan narasi politik paling kompleks di Indonesia. Di satu sisi, negara terus menunjukkan komitmennya melalui pembangunan besar-besaran, kucuran dana triliunan rupiah, pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, hingga penguatan ekonomi masyarakat.
Namun di sisi lain, narasi negatif mengenai Papua tetap berkembang, bahkan sering mengabaikan fakta bahwa negara sesungguhnya sedang bekerja keras membangun wilayah paling timur Indonesia tersebut. "Dalam perspektif politik nasional, Papua bukan sekadar persoalan keamanan, melainkan juga persoalan legitimasi negara," kata analis politik dan militer Universitas Nasional (Unas), Selamat Ginting di Jakarta, Senin (18/5/2026).
Oleh karena itu, kata dia, pembangunan Papua sejatinya merupakan bagian dari strategi geopolitik nasional untuk memastikan kehadiran negara tetap dirasakan masyarakat di wilayah perbatasan dan daerah strategis. Data pemerintah menunjukkan sejak tahun 2002 hingga 2026, total dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) yang dialokasikan untuk Papua mencapai sekitar Rp 192,55 triliun.
"Angka tersebut menunjukkan bahwa Papua memperoleh perhatian sangat besar dari negara," ucap Ginting. Menurut dia, dana itu digunakan untuk pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, bandara, listrik, telekomunikasi, sanitasi, dan pembukaan akses wilayah terpencil.
Dia menjelaskan, kehadiran jalan Trans Papua, pembangunan bandara perintis, fasilitas kesehatan, sekolah, hingga program pemberdayaan masyarakat merupakan bukti konkret negara tidak meninggalkan Papua. Melalui Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, lanjut Ginting, pemerintah sebenarnya telah memberikan ruang yang luas bagi masyarakat Papua untuk menentukan arah pembangunan daerahnya sendiri.
"Otsus bukan hanya instrumen administratif, melainkan juga bentuk rekonsiliasi politik negara terhadap berbagai ketimpangan historis pembangunan," ucap Ginting. Dia mengakui, selama bertahun-tahun memang muncul kritik bahwa pembangunan Indonesia terlalu Jawa-sentris.
Akibatnya, kawasan timur Indonesia, termasuk Papua, mengalami keterlambatan pembangunan dibanding wilayah lain. "Pemerintah kini mencoba mengoreksi ketimpangan tersebut dengan mempercepat pembangunan Papua secara masif," jelasGinting.
Meski begitu, kata dia, masalah Papua ternyata tidak sesederhana soal pembangunan fisik saja. Persoalan terbesar justru terletak pada faktor keamanan dan tata kelola politik lokal. Di lapangan, pembangunan Papua menghadapi ancaman serius dari kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Tragedi pembunuhan pekerja PT Istaka Karya di Nduga pada 2018 menjadi salah satu contoh paling brutal. Puluhan pekerja proyek jalan Trans Papua dibunuh saat negara sedang membuka keterisolasian pedalaman Papua. "Serangan terhadap guru, tenaga kesehatan, pembakaran sekolah, gereja, hingga pembunuhan pilot sipil menunjukkan bahwa konflik Papua telah menyasar simbol-simbol pelayanan publik dan kemanusiaan," kata Ginting.
