Harianjogja.com, KULONPROGO — Rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2026 di Kulonprogo memicu kekhawatiran serius. Pasalnya, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) setempat hanya mengusulkan sekitar 50 formasi, jauh dari kebutuhan riil di lapangan. Di sisi lain, jumlah PNS yang pensiun tahun ini mencapai ratusan orang.
Kepala BKPSDM Kulonprogo, Sudarmanto, mengakui kondisi tersebut berpotensi menimbulkan krisis sumber daya manusia (SDM) di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD). Sejumlah jabatan, baik pelaksana maupun fungsional, dipastikan akan kosong tanpa pengganti.
“Formasi yang kami ajukan sekitar 50-an, sudah disampaikan ke Kementerian PAN-RB, namun belum ada tanda-tanda persetujuan,” ujarnya, Selasa (12/5/2026).
Pensiun Membeludak, Rekrutmen Minim
Data BKPSDM menunjukkan, sepanjang 2026 terdapat 345 PNS di Kulonprogo yang memasuki masa pensiun. Artinya, jumlah pegawai yang keluar jauh lebih besar dibandingkan rekrutmen yang direncanakan.
Kondisi ini membuat Kulonprogo mengalami negative growth ASN, yakni jumlah pegawai yang berkurang secara signifikan karena minimnya penambahan baru.
“Kalau dibandingkan, jelas tidak seimbang. Dampaknya akan terasa pada layanan publik,” tambah Sudarmanto.
Minimnya formasi bukan tanpa alasan. Faktor utama adalah keterbatasan kemampuan keuangan daerah, ditambah aturan pemerintah pusat terkait batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen mulai 2027. Kebijakan ini membuat daerah harus ekstra selektif dalam mengajukan formasi CPNS.
Prioritas Guru dan Tenaga Kesehatan
Dari total usulan sekitar 50 formasi, BKPSDM memprioritaskan sektor vital seperti pendidikan dan kesehatan. Formasi tersebut difokuskan untuk guru, tenaga kesehatan, serta psikolog klinis.
Namun demikian, kebutuhan tenaga teknis di berbagai OPD belum sepenuhnya terakomodasi. Kekosongan ini dikhawatirkan akan mengganggu kinerja pelayanan pemerintahan ke depan.
Tenaga Teknis Masih Minim
Kondisi kekurangan SDM juga diakui oleh Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kulonprogo, Trenggono Trimulyo. Ia menyebut instansinya masih membutuhkan banyak tenaga ahli, bahkan tanpa adanya gelombang pensiun sekalipun.
“Saat ini masih kurang, terutama tenaga teknis yang menangani alsintan, pupuk, hingga jaringan irigasi. Kebutuhan SDM sesuai keahlian masih belum terpenuhi,” ungkapnya.
Menurutnya, keterbatasan anggaran menjadi kendala utama dalam penambahan pegawai, meskipun kebutuhan di lapangan sangat mendesak.
Nasib PPPK Masih Menggantung
Selain persoalan CPNS, pemerintah daerah juga masih menunggu kejelasan regulasi terkait penataan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), khususnya yang berstatus paruh waktu.
Hingga kini, aturan teknis dari pemerintah pusat belum sepenuhnya rampung. Hal ini membuat arah kebijakan rekrutmen ASN di 2026–2027 masih terbatas dan menyesuaikan kemampuan daerah.
“Penataan PPPK masih menunggu regulasi pusat. Jadi kebijakan ke depan akan sangat bergantung pada aturan tersebut,” jelas Sudarmanto.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Abdul Hamied Razak Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
