5 hours ago
7
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah akan menggunakan pengelompokan berdasarkan desil untuk penyaluran beragam jenis subsidi, seperti penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite, Kartu Indonesia Pintar (KIP), hingga proses masuk sekolah jalur afirmasi. Ini sebagai upaya agar bantuan bisa lebih tepat sasaran. Ekonom mewanti-wanti agar kebijakan tersebut tidak dimaksudkan untuk mengurangi jumlah penerima sebagai upaya untuk menekan beban fiskal negara.
“Menurut saya, kebijakan subsidi berbasis desil memang lebih rasional dibanding subsidi yang terlalu universal, tetapi efektivitasnya sangat ditentukan oleh kualitas data dan desain kebijakannya. Jangan sampai desil hanya dijadikan instrumen administratif untuk mengurangi jumlah penerima demi menekan beban fiskal,” ungkap Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Rizal Taufikurrahman saat dihubungi Republika, Kamis (13/8/2026).
Rizal menuturkan, secara teknokratis, tujuan utamanya harus menurunkan inclusion error tanpa memperbesar exclusion error (dua jenis kesalahan data atau ketidaktepatan sasaran dalam distribusi program pemerintah). Artinya, kelompok mampu harus dikeluarkan, tetapi kelompok rentan jangan sampai ikut tereliminasi hanya karena salah klasifikasi data.
Masalahnya, kata dia, desil bukan ukuran sempurna dari kemampuan ekonomi rumah tangga, melainkan hanya menunjukkan posisi relatif dalam distribusi kesejahteraan. Rumah tangga di desil 5 atau 6, misalnya, belum tentu benar-benar aman secara ekonomi karena bisa menghadapi beban tanggungan tinggi, kehilangan pekerjaan, biaya pendidikan, cicilan, atau biaya hidup yang berbeda antarwilayah.
“Karena itu, menggunakan satu indikator desil untuk banyak kebijakan sekaligus seperti KIP, subsidi BBM, bantuan sosial, hingga jalur afirmasi berisiko menciptakan kesalahan kebijakan yang sistemik jika basis datanya tidak akurat dan tidak diperbarui secara cepat,” tuturnya.
“Untuk subsidi energi seperti Pertalite, pendekatan berbasis desil juga tidak cukup. Pemerintah perlu mengombinasikannya dengan karakteristik kendaraan, pola konsumsi BBM, lokasi tempat tinggal, serta kebutuhan mobilitas ekonomi,” lanjutnya.
Rizal mengatakan, misalnya, seseorang yang berada di desil relatif tinggi tetapi bekerja di sektor informal dengan mobilitas tinggi tentu berbeda dengan rumah tangga kaya yang memiliki beberapa kendaraan. Jika kebijakan hanya berhenti pada cutoff desil, subsidi disinyalir menjadi terlalu simplistik untuk persoalan yang sebenarnya multidimensi.
“Jadi, ukuran keberhasilan reformasi subsidi bukan seberapa banyak penerima yang berhasil dipangkas, tetapi seberapa besar kebocoran subsidi berkurang tanpa menambah kelompok rentan yang kehilangan hak. Kalau penerima berkurang karena kelompok mampu dikeluarkan, itu efisiensi. Tetapi kalau penerima berkurang karena data tidak akurat atau desain terlalu kaku, itu bukan reformasi subsidi, melainkan penghematan fiskal yang dibayar oleh kelompok rentan,” tutupnya.
