Harianjogja.com, JAKARTA—Bank Indonesia (BI) melaporkan pertumbuhan utang luar negeri (ULN) Indonesia pada triwulan I 2026 mengalami perlambatan. Di saat yang sama, rasio ULN terhadap produk domestik bruto (PDB) juga turun menjadi 29,5 persen, menandakan struktur utang luar negeri nasional masih terjaga sehat.
Berdasarkan catatan BI, posisi utang luar negeri Indonesia pada triwulan I 2026 mencapai 433,4 miliar dolar AS. Secara tahunan atau year on year (yoy), angka tersebut tumbuh 0,8 persen, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan triwulan IV 2025 yang mencapai 1,9 persen.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso, mengatakan perlambatan pertumbuhan ULN dipengaruhi perkembangan utang luar negeri sektor publik maupun sektor swasta.
Untuk ULN pemerintah, posisi pada triwulan I 2026 tercatat sebesar 214,7 miliar dolar AS atau tumbuh 3,8 persen secara tahunan. Pertumbuhan tersebut melambat dibandingkan triwulan IV 2025 yang mencapai 5,5 persen.
Menurut BI, perkembangan utang luar negeri pemerintah dipengaruhi aliran modal asing yang masuk ke instrumen Surat Berharga Negara (SBN) internasional. Kondisi tersebut mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia yang masih terjaga.
Bank Indonesia menegaskan pengelolaan ULN pemerintah dilakukan secara hati-hati, terukur, dan akuntabel. Utang luar negeri tersebut dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.
Berdasarkan sektor ekonomi, pemanfaatan ULN pemerintah terbesar diarahkan untuk sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang mencapai 22,1 persen dari total ULN pemerintah. Selain itu, dana utang juga digunakan pada sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 20,2 persen, jasa pendidikan 16,2 persen, konstruksi 11,5 persen, serta transportasi dan pergudangan sebesar 8,5 persen.
BI mencatat utang luar negeri pemerintah masih didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99 persen dari total ULN pemerintah.
Sementara itu, utang luar negeri swasta pada triwulan I 2026 tercatat sebesar 191,4 miliar dolar AS. Nilai tersebut turun dibandingkan posisi triwulan IV 2025 sebesar 194,2 miliar dolar AS. Secara tahunan, ULN swasta mengalami kontraksi sebesar 1,8 persen.
Penurunan utang luar negeri swasta terjadi baik pada kelompok lembaga keuangan (financial corporations) maupun perusahaan nonlembaga keuangan (nonfinancial corporations). Masing-masing tercatat mengalami kontraksi tahunan sebesar 3,6 persen dan 1,3 persen.
Berdasarkan sektor usaha, ULN swasta paling besar berasal dari sektor industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian. Keempat sektor tersebut menyumbang 80,4 persen dari total ULN swasta nasional.
Utang luar negeri swasta juga masih didominasi utang jangka panjang dengan porsi mencapai 76,6 persen terhadap total ULN swasta.
Secara keseluruhan, Bank Indonesia menilai struktur utang luar negeri Indonesia tetap sehat. Hal itu tercermin dari menurunnya rasio ULN terhadap PDB dari 30 persen pada triwulan IV 2025 menjadi 29,5 persen pada triwulan I 2026.
Selain itu, komposisi ULN Indonesia masih didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 85,4 persen dari total utang luar negeri nasional. BI bersama pemerintah juga terus memperkuat koordinasi dalam memantau perkembangan ULN agar tetap terkendali dan mendukung stabilitas ekonomi nasional.
“Peran ULN juga terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,” kata Ramdan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Sunartono Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
