8 hours ago
4
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mampu tumbuh cepat tanpa harus banyak menyerap utang.
Ia mengatakan, cara ini terbukti mampu dijalankan saat masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sebaliknya, saat masa pemerintahan Presiden Joko Widodo justru PDB tumbuh lambat karena terbebani utang.
"Kalau Anda lihat ke zaman Pak SBY kan, rasio utang PDB kan turun terus, tapi tumbuhnya lebih cepat, 6%. Pada zaman Pak Jokowi, rasio utang terhadap PDB naik terus, pertumbuhannya lebih lama," kata Purbaya di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (26/5/2026).
Menurut Purbaya, cepatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia tanpa banyak menyerap utang pada era SBY karena sektor usaha bergerak dominan, ditandai dengan cepatnya pertumbuhan kredit, karena likuiditas perekonomian berlimpah.
"Itu salah satu rahasia kenapa di zaman Pak SBY private sector bisa tumbuh kencang di mana kredit tumbuhnya double digit di atas 20% rata-rata selama 10 tahun. Itulah kunci untuk memastikan private sector tumbuh," tegas Purbaya.
Sementara itu, pada era Jokowi aktivitas sektor swasta tidak mampu tumbuh cepat, sedangkan yang dominan menggerakan ekonomi ialah pemerintah, sehingga beban utang kata Purbaya ikut naik.
"Karena private sectornya tidak bisa tumbuh dengan baik pada waktu itu karena berbagai hal di perekonomian. Sekarang kita pastikan dua-duanya jalan," tutur Purbaya.
Dari pengalaman dua masa pemerintahan itu, Purbaya menilai, penciptaan pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih berkualitas bisa dilakukan dengan cara mendorong gerak ekonomi sektor swasta, dan ditopang secara optimal oleh pemerintah. Dengan begitu, pemerintah kata dia tak perlu banyak menarik utang untuk mempercepat gerak ekonomi.
"Kita akan memastikan private sector berkontribusi lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita akan memaksakan dua mesin pertumbuhan ekonomi jalan. Saya akan pikirkan cara bagaimana supaya private sectornya bisa berkontribusi lebih," ucap Purbaya.
Sebagai informasi, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan telah mengumumkan posisi utang pemerintah senilai Rp 9.920,42 triliun sampai dengan akhir Maret 2026.
Nilai utang tersebut setara dengan 40,75% terhadap produk domestik bruto (PDB), atau masih jauh di bawah batas aman Undang-undang Keuangan negara yang sebesar 60% terhadap PDB.
Kendati begitu, nilai utang ini kembali mengalami peningkatan, dengan penambahan sekitar Rp 282,52 triliun dibanding dengan catatan per akhir Desember 2025 yang sebesar Rp 9.637,9 triliun. Akhir tahun lalu, utang pemerintah itu pun masih setara 40,46%.
"Pemerintah mengelola utang secara cermat dan terukur untuk mencapai portofolio utang yang optimal dan mendukung pengembangan pasar keuangan domestik," dikutip dari laporan DJPPR Kemenkeu, Jumat (8/5/2026).
Komposisi utang pemerintah per 31 Maret 2026 yang senilai Rp 9.920,42 triliun paling banyak berasal dari hasil penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp 8.652,89 triliun. Bertambah Rp 265,66 triliun dibanding catatan per 31 Desember 2025 Rp 9.637,9 triliun.
Lalu, yang berasal dari pinjaman Rp 1.267,52 triliun. Nilai pinjaman ini bertambah Rp 16,85 triliun sepanjang tiga bulan terakhir, karena data per akhir tahun lalu Rp 1.250,67 triliun.
(arj/arj)
Add
as a preferred
source on Google
