2 hours ago
2
Oleh: Samsul Muarif, Jurnalis, penulis buku “Gus Hery H. Azumi: Nakhoda Abad Kedua NU”, dan pengamat politik kebangsaan
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Mengapa NU Memerlukan Kepemimpinan yang Bebas dari Konflik dan Berorientasi pada Kemaslahatan Jam'iyyah
Ada satu kaidah besar dalam khazanah pemikiran Islam yang sangat relevan dibaca menjelang Muktamar Nahdlatul Ulama ke-35 pada akhir Agustus 2026 mendatang, yakni "Al-khuruj minal khilaf mustahabb." Keluar dari perselisihan merupakan sesuatu yang dianjurkan.
Bagi warga Nahdliyin, kaidah tersebut sesungguhnya bukan hanya berbicara mengenai persoalan fikih. Ia mengandung pesan etik yang jauh lebih besar, yakni pentingnya mengedepankan kemaslahatan yang lebih luas dibandingkan kepentingan yang bersifat individual maupun kelompok.
Barangkali, inilah pesan yang paling relevan dibaca menjelang Muktamar NU ke-35.
Sebab sesungguhnya, Muktamar kali ini tidak hanya sedang memilih Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Ia juga sedang menentukan arah perjalanan NU pada abad keduanya. Taruhannya bukan lagi lima tahun kepengurusan, melainkan masa depan organisasi Islam terbesar di dunia menuju Indonesia Emas 2045.
Dalam beberapa waktu terakhir, setidaknya publik dapat membaca munculnya empat poros besar yang berkembang dalam percakapan menjelang Muktamar, yakni poros yang berafiliasi dengan kepemimpinan petahana, poros yang dikaitkan dengan figur-figur politik nasional, serta poros yang membawa narasi regenerasi kepemimpinan. Masing-masing tentu memiliki legitimasi dan argumentasinya sendiri yang perlu dihormati sebagai bagian dari dinamika demokrasi organisasi.
Namun, apabila Muktamar dibaca dari perspektif yang lebih besar, pertanyaan yang sesungguhnya perlu diajukan bukanlah poros mana yang paling kuat secara politik, melainkan poros mana yang paling mampu menghadirkan kemaslahatan yang lebih luas bagi jam'iyyah.
Robert W. Hefner menyebut NU sebagai salah satu organisasi masyarakat sipil Muslim paling berhasil dalam mengawinkan Islam, demokrasi, dan pluralisme di dunia. Pernyataan tersebut sesungguhnya mengandung konsekuensi yang sangat besar. Organisasi sebesar NU tidak cukup hanya dipimpin oleh figur yang kuat secara politik, tetapi juga memerlukan kepemimpinan yang memiliki legitimasi moral, kemampuan membangun konsensus, serta bebas dari konflik-konflik yang berpotensi menguras energi organisasi.
Karena itu, menurut hemat penulis, Muktamar NU kali ini sepatutnya tidak lagi dibaca sebagai kompetisi antarkelompok kepentingan. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana Muktamar menjadi momentum rekonsiliasi besar dan regenerasi kepemimpinan Nahdlatul Ulama.
Disclaimer: Pandangan yang disampaikan dalam tulisan di atas adalah pendapat pribadi penulisnya yang belum tentu mencerminkan sikap Republika soal isu-isu terkait.
