1 hour ago
3
REPUBLIKA.CO.ID, AMMAN — Indonesia mempertegas dukungannya atas Kerajaan Hasyimiyah Yordania sebagai penjaga penuh atas keberadaan Masjidil al-Aqsha dan situs-situs suci di Jerussalem. Sikap tegas itu disampaikan perwakilan Indonesia dalam pertemuan darurat negara-negara Islam dan Arab di Amman, Yordania, pada Rabu (5/8/2026). Pertemuan tersebut sebagai respons tegas negara-negara Islam dan Arab atas pelanggaran internasional berulang otoritas dan militer zionis israel yang mencoba mengepung dan mengusasi kompleks suci keagamaan di Tanah Palestina tersebut.
Indonesia, dalam pertemuan tersebut diwakili oleh Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Arrmanatha Christiawan Nasir. Dalam pertemuan yang dihadiri sedikitnya oleh 13 perwakilan negara-negara Arab dan Islam, serta Liga Arab itu, Arrmanatha pun kembali menegaskan pesan Presiden Prabowo Subianto yang akan tetap membawa sikap politik luar negeri Indonesia dalam perjuangan bersama untuk kemerdekaan Palestina.
“Kami mendukung penuh peran penjagaan (custodianship) Kerajaan Hasyimiyah Yordania atas situs-situs suci di Jerusssalem, termasuk al-Haram al-Sharif, serta mendukung negara Palestina yang merdeka sejalan dengan hukum internasional,” begitu penyampaian sikap resmi Indonesia dalam Pertemuan Menteri Luar Negeri Negera-negara Islam dan Arab yang disampaikan oleh Wamenlu Arrmanatha kepada Republika, Rabu (5/8/2026).
Indonesia pun menegaskan sikap mengutuk keras tindakan terstruktur otoritas dan militer israel yang mengakomodasi, bahkan mengomandoi kelompok-kelompok ekstrem Zionis untuk membangun pemukiman-pemukiman Yahudi di sekitar situs-situs suci Masjid al-Aqsha. Berikut pidato dan penyampaian sikap pemerintah Indonesia yang dibacakan oleh Wamenlu Arrmanatha Nasir:
Indonesia menyampaikan terima kasih kepada Kerajaan Hasimiyah Yordania atas keramahan dan penyelenggaraan pertemuan penting ini.
Saya juga menyampaikan permohonan maaf dari Menteri Luar Negeri Sugiono, yang tidak dapat bergabung dengan kita hari ini.
Posisi Indonesia sederhana, teguh, dan tanpa keraguan sedikit pun.
Kami mendukung penuh peran penjagaan (custodianship) Kerajaan Hasyimiyah Yordania atas situs-situs suci di Jerussalem, termasuk al-Haram al-Sharif, serta mendukung Negara Palestina yang merdeka, sejalan dengan hukum internasional.
Yang Mulia,
Indonesia turut merasakan kekhawatiran mendalam yang kita semua rasakan di sini, bahwa semakin banyak gerakan pemukiman-pemukiman zionis yang melewati gerbang situs-situs suci di bawah pengawalan tentara yang seharusnya menjaga perdamaian.
Di seluruh Tepi Barat, pola yang sama terus berlanjut dengan kekebalan atas tindakan yang tegas. Semakin banyak tanah yang dirampas, semakin banyak pemukiman yang dibangun.
Indonesia mengutuk tindakan-tindakan ini. Namun yang sangat penting, hal ini tidak dapat diterima, dan tidak boleh dinormalisasi.
Status quo di Jerussalem bukanlah kemurahan hati yang kita berikan kepada israel.
Ini (status quo) tersebut adalah hukum internasional yang telah disepakati dan dijunjung tinggi oleh seluruh dunia dan yang telah disepakati untuk dipertahankan.
Pelanggaran atas hukum internasional bukanlah sekadar politik. Ini merupakan pelanggaran yang nyata, dan pelanggaran yang menuntut pertanggungjawaban.
Yang Mulia,
Kita pernah duduk di ruangan seperti ini sebelumnya.
Namun, dunia di luar ruangan ini, hari ini sudah tidak lagi sama.
Gaza, Suriah, Lebanon, dan perang di Iran menunjukkan bahwa peta lama serta dinamika politik di kawasan telah berubah.
Dengan kondisi kawasan yang telah berubah ini, kita tidak bisa terus melakukan hal-hal yang sama seperti yang sebelumnya.
Oleh karena itu, izinkan saya menyampaikan hal-hal berikut:
Pertama, israel tidak takut pada kemarahan kita. Mereka justeru mengandalkan perpecahan di antara kita.
Persatuan adalah satu kekuatan yang belum pernah sepenuhnya kita manfaatkan. Jadi mari kita gunakan kekuatan itu bersama-sama.
Seperti yang disampaikan oleh Menteri Palestina, kita perlu untuk membangun strategi yang didasari pada persatuan ini.
Kedua, kita harus memastikan pihak pendudukan (zionis israel) mempertanggungjawabkan tindakannya di hadapan hukum.
Mahkamah Internasional (ICJ) telah menyatakan pendudukan tersebut sebagai pelanggaran hukum. Kita harus menyuarakan putusan itu ke setiap ibu kota negara dan menuntut pertanggungjawaban, termasuk sanksi bagi para pemukim yang melakukan kekerasan serta jaringan-jaringan yang mendanai mereka.
Juga penting, kita harus memastikan bahwa kemajuan terkini menuju pelaksanaan Rencana Perdamaian Gaza tidak dirusak oleh pelanggaran-pelanggarna hukum internasional yang terus berlanjut.
Ketiga, kita harus mengubah momentum pengakuan (terhadap Palestina) menjadi gelombang yang besar.
Setiap negara yang mengakui Palestina, seperti menarik satu batu dari tembok besar pendudukan. Jadi kita harus mendorong agar jumlahnya melampaui 160 negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).
Keempat, kita harus membela al-Aqsha dengan sumber daya yang kita miliki, dengan pendanaan melalui waqaf, serta memperkuat peran perwalian Yordania dalam praktiknya.
Kelima, sebagaimana yang sering disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, kita harus meningkatkan investasi bagi masa depan rakyat Palestina, mencakup rekonstruksi Gaza, penguatan institusi Palestina, persatuan nasional, serta dukung yang teguh untuk UNRWA.
Yang Mulia,
Janganlah kita berjuang sendirian. Karena dunia ini lebih besar dari pada umat kita.
Negara-negara Global South berdiri bersama kita. Bahkan sahabat-sahabat lama israel, kini telah menjatuhkan sanksi terhadap pemukiman dan mempertanyakan tindakan israel.
Indonesia mengajak kita semua untuk membangun koalisi yang seluas-luasnya dalam perjuangan ini, dan membawa satu pesan, hanya status kenegaraan yang dapat mewujudkan perdamaian.
Dan biarkan segalanya mengarah pada satu tujuan, penentuan nasib rakyat Palestina, dengan berdirinya negara Palestina yang merdeka di tengah-tengah kita.
Terimakasih.
