4 hours ago
3
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat dua kepala daerah baru-baru ini murni merupakan langkah penegakan hukum dan jauh dari motif politis. Penegasan ini disampaikan langsung oleh Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (21/7).
"Saya pastikan itu jauh dari unsur-unsur politik seperti itu," ujar Taufik merespons spekulasi yang beredar terkait penangkapan Bupati Langkat Syah Afandin dan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini. Keduanya diketahui pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN).
Taufik menjelaskan bahwa kedua operasi senyap tersebut berawal dari pengaduan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti oleh tim penyidik. "Ini karena adanya pengaduan masyarakat, dan kami menindaklanjuti, yang kebetulan ini kemungkinan ada di PAN gitu," katanya menambahkan.
Rentetan OTT Kepala Daerah
Syah Afandin tercatat sebagai kepala daerah ke-15 yang terjaring OTT KPK sepanjang tahun 2026. Sementara itu, Lalu Ahmad Zaini merupakan tangkapan ke-17 pada tahun yang sama. Keduanya ditangkap dalam operasi yang dilaksanakan pada bulan Juli ini.
Secara akumulatif, sejak tahun 2025 hingga 22 Juli 2026, KPK telah menangkap dan menetapkan 16 kepala daerah hasil Pilkada 2024 sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi. Angka ini menunjukkan intensitas pemberantasan korupsi di tingkat pemerintah daerah.
Pada tahun 2025, sejumlah kepala daerah yang telah ditetapkan sebagai tersangka antara lain Bupati Kolaka Timur Abdul Azis, Gubernur Riau Abdul Wahid, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, dan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang.
Memasuki tahun 2026, daftar tersebut semakin panjang. Selain Syah Afandin dan Lalu Ahmad Zaini, KPK juga telah menangkap Wali Kota Madiun Maidi, Bupati Pati Sudewo, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari, Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, Bupati Muara Enim Edison, Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby, dan Bupati Sukoharjo Etik Suryani.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
sumber : antara
