5 days ago
21
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Implementasi mandatori biodiesel B50 dinilai berpotensi memperkuat ketahanan energi nasional. Namun, keberhasilan kebijakan tersebut bergantung pada reformasi tata kelola yang mampu menyeimbangkan aspek energi, ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Direktur Eksekutif Traction Energy Asia Tommy Ardian Pratama mengatakan, penerapan B50 tidak hanya berkaitan dengan peningkatan bauran biodiesel, tetapi juga membawa berbagai konsekuensi yang perlu diperhitungkan, mulai dari beban fiskal, utang karbon, potensi kerusakan mesin, hingga manfaat sosial bersih yang dihasilkan.
"Kajian ini ingin melihat bagaimana kebijakan biodiesel dapat dijalankan secara berkelanjutan dengan menemukan titik temu antara aspek energi, ekonomi, sosial, dan ekologi," ujar Tommy dalam Strategic Discussion bertajuk "B50 dan Tata Kelola Biodiesel Indonesia: Menemukan Titik Temu antara Energi, Ekonomi, Sosial, dan Ekologi", di Jakarta, Kamis (30/7/2026).
Tommy menjelaskan, hasil kajian bertajuk Apakah B50 Sepadan? Biaya Mandat Biodiesel Indonesia, dan Reformasi yang Dapat Mengubah Jawabannya menunjukkan masih terdapat berbagai biaya dan konsekuensi implementasi B50 yang belum sepenuhnya diperhitungkan. Temuan tersebut juga sejalan dengan kajian terpisah yang dilakukan LPEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia mengenai dampak ekonomi implementasi B50.
Menurut Tommy, kebijakan biodiesel memerlukan penguatan tata kelola karena saat ini implementasinya masih bertumpu pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Ia menilai penguatan regulasi diperlukan agar kebijakan memiliki kepastian dalam jangka panjang.
Tommy mengatakan, reformasi tata kelola juga perlu mencakup pelibatan pekebun sawit mandiri dalam rantai pasok, diversifikasi bahan baku biodiesel melalui pemanfaatan minyak jelantah, serta penguatan kelembagaan pengelola program biodiesel.
Mewakili Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Elen Setiadi, Andi Novianto mengatakan, implementasi B50 merupakan bagian dari strategi pemerintah memperkuat ketahanan energi nasional di tengah dinamika geopolitik global dan fluktuasi harga minyak dunia.
Menurut Andi, implementasi B50 masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari ketersediaan bahan baku, kesiapan infrastruktur distribusi, hingga keberlanjutan pendanaan melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).
"Ke depan diperlukan peningkatan produktivitas sawit, pengaturan kuota CPO, diversifikasi bahan baku biodiesel, serta penguatan infrastruktur agar implementasi B50 dapat berjalan secara berkelanjutan," ujar Andi.
Sementara itu, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran Yayan Satyakti mengatakan, keberhasilan kebijakan biodiesel tidak cukup ditentukan oleh target campuran biodiesel. Menurut dia, keberhasilan juga bergantung pada kelembagaan yang mengelola pendanaan, insentif, serta rantai pasok biodiesel.
"Peningkatan bauran biodiesel harus diiringi peningkatan produktivitas, kesiapan teknologi, penguatan kelembagaan, serta kepastian regulasi. Ini penting untuk mendukung ketahanan energi dalam jangka panjang," ujar Yayan.
