2 hours ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, CIMAHI - Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi mencanangkan pembangunan Zona Integritas (ZI) sebagai langkah awal menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Hal itu untuk mendorong terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Wakil Wali Kota Cimahi Adhitia Yudisthira mengatakan pemerintah harus berani membangun sistem yang kuat, menegakkan budaya kerja yang jujur, dan memastikan setiap pelayanan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan begitu pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi ini bisa tercipta dan terimplemetasikan di lingkungan Pemkot Cimahi.
"Dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK harus ada inovasi, atau merumuskan sebuah model yang sifatnya spesifik sesuai unit kerja masing-masing yang dapat memenuhi kebutuhan publik, sehingga masyarakat semakin bahagia dan semakin sejahtera," kata Adhitia, Kamis (5/3/2026).
Adhitia mengingatkan dalam era tata kelola pemerintahan modern saat ini, birokrasi tidak lagi dituntut sekadar cepat. Birokrasi juga dituntut untuk bersih, transparan, dan dapat dipercaya. Menurut Adhitia, ada tiga hal yang perlu diperhatikan.
Pertama, budaya integritas yang tidak pernah terwujud jika dalam bekerja masih berorientasi pada administratif saja. Kedua meningkatkan inovasi. Bagaimana agar dapat berinovasi khususnya dalam pelayanan publik yang berangkat dari permasalahan dan menciptakan inovasi untuk penyelesaiannya. Selanjutnya, memberikan keyakinan pada masyarakat dari inovasi melalui publikasi aktif.
"Masyarakat saat ini lebih kritis, sadar haknya, dan berani menilai kinerja pemerintah secara terbuka, sehingga realitas ini menuntut kita untuk mampu mengubah budaya," kata Adhitia.
Inspektur Kota Cimahi Risnandar menekankan, peningkatan pemahaman seluruh unit kerja mengenai kebijakan dan mekanisme pembangunan zona integritas serta menguatkan komitmen pimpinan dan seluruh jajaran dalam pencegahan korupsi sangat penting sebagai langkang menunu WBK.
"Kemudian peningkatan kualitas pelayanan publik juga itu paling penting karena dampaknya akan langsung dirasakan oleh masyarakat," kata Risnandar.
Inspektorat mendorong semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Cimahi memperoleh predikat WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Sudah ada tiga OPS di Pemkot Cimahi yang meraih predikat WBK, yakni Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dan Kecamatan Cimahi Selatan.
