Foto ilustrasi Dana Desa, dibuat menggunakan Artificial Intelligence.
Harianjogja.com, JAKARTA—Isu pemotongan dana desa oleh Pemerintah Pusat ditepis langsung oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Yandri Susanto. Ia memastikan dana tersebut tetap utuh, sementara pemerintah hanya melakukan perubahan pada sistem pengelolaan agar manfaatnya lebih terasa bagi masyarakat desa.
Penegasan itu disampaikan saat kunjungan ke Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih Bubung di Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Dalam peninjauan tersebut, ia sekaligus menyoroti pentingnya penguatan ekonomi desa melalui koperasi berbasis usaha.
“Jadi, (dana desa) tidak diambil oleh pusat. Presiden Prabowo atau Menteri Desa tidak pernah mengambil dana desa, tidak,” kata Yandri di Jakarta, Senin.
Menurutnya, kebijakan yang dilakukan pemerintah bukan pemotongan anggaran, melainkan penataan ulang tata kelola dan pemanfaatan dana desa agar lebih terukur dan berdampak langsung.
"Diubah tata kelolanya, dibuat unit usaha yang tadi fungsinya untuk menghilangkan rentenir, menghapus tengkulak, menjadi off taker, penyaluran pupuk, gas dan sebagainya,” ujarnya.
Ia menambahkan, program Kopdes Merah Putih dirancang sebagai penggerak ekonomi desa. Melalui koperasi ini, distribusi kebutuhan dasar hingga pemasaran hasil produksi diharapkan menjadi lebih efisien dan berpihak pada masyarakat.
Yandri juga menegaskan bahwa kabar mengenai pemotongan dana desa tidak benar. Pemerintah justru berupaya memperkuat pengelolaan dana tersebut agar lebih masif, terarah, dan memberikan dampak ekonomi lebih luas.
“Jadi ini (Kopdes) program yang mulia, jadi kalau ada yang bilang dana desa dipotong oleh pusat, tidak. Ini dibuat tata kelolanya yang lebih masif, lebih banyak dan lebih terukur,” kata dia.
Lebih jauh, ia menyebut keberadaan Kopdes Merah Putih di seluruh desa akan mendukung visi pembangunan dari bawah yang menjadi bagian dari program Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.
Menurutnya, koperasi desa menjadi instrumen strategis untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Bahkan, ia mengusulkan agar izin baru bagi ritel modern dihentikan karena fungsi distribusi nantinya dapat diambil alih oleh koperasi desa.
Selain itu, Yandri mengajak masyarakat desa untuk aktif terlibat dalam pengelolaan koperasi. Ia menjelaskan bahwa 80 persen sisa hasil usaha koperasi akan kembali ke anggota, sementara 20 persen lainnya menjadi pendapatan asli desa.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
