6 hours ago
5
Ilustrasi guru.
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Arif seorang guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) penuh waktu di Bandung mengapresiasi langkah pemerintah dan DPR RI yang memperbolehkan PPPK dapat mengikuti seleksi CPNS tahun 2027 mendatang. Namun, di tengah kabar gembira itu, ia mengaku masih menunggu mekanisme untuk PPPK yang akan mengikuti seleksi CPNS.
"Bagus karena bagi guru status cukup penting, meski disebutkan PPPK penuh waktu dan PNS sama saja dalam status sosial beda apalagi praktik di lapangan. Gimana juga pegawai kontrak," ucap dia saat dihubungi, Rabu (19/8/2026).
Namun, di tengah kabar gembira itu, ia mengaku masih bertanya-tanya tentang mekanisme seleksi untuk PPPK mengikuti CPNS seperti apa. Apakah PPPK otomatis diangkat menjadi PNS atau tetap harus mengikuti seleksi.
Selain itu, Arif menilai saat ini jumlah PPPK penuh waktu dan paruh waktu di seluruh Indonesia sangat banyak. Sehingga, ia mempertanyakan apakah nanti PPPK penuh waktu saat mengikuti seleksi diangkat menjadi PNS semua atau tidak.
Sebelum adanya kebijakan terbaru, ia menyebut PPPK penuh waktu tidak dapat menyeberang menjadi PNS. Ia pun mengatakan saat ini belum terdapat rekrutmen CPNS.
Tidak hanya itu, rekrutmen PPPK penuh waktu pun terakhir berjalan pada tahun 2025. Arif khawatir apabila pembukaan CPNS untuk PPPK mensyaratkan batas usia akan sangat merepotkan.
"Rata-rata PPPK penuh waktu ya sudah berusia (tua) semua," kata dia.
Ia menambahkan persoalan yang dihadapi PPPK khususnya PPPK paruh waktu yaitu beban kerja sama akan tetapi hak yang didapatkan berbeda. Selain itu, tidak terdapat tunjangan yang diberikan.
