Trauma Keracunan, Siswa SMPN 2 Jepara Sebulan Lebih Tolak MBG 

2 hours ago 3

Anggota TNI mengevakuasi siswa yang diduga keracunan makan bergizi gratis (MBG) di SMA 2 Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Kamis (29/1/2026). (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, JEPARA — Kepala SMPN 2 Jepara, Jawa Tengah, Agung Sriharto, mengungkapkan, sudah lebih dari sebulan sekolahnya tidak menerima penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal itu karena para siswa di sana masih trauma dengan kasus keracunan MBG yang mereka alami pada awal Agustus 2026 lalu.

Agung mengatakan, pada 4 Agustus 2026 lalu, sebanyak 112 siswa dan 13 guru di SMPN 2 Jepara mengalami gejala keracunan seperti mulas, muntah, dan diare. Penyebabnya diduga berasal dari menu MBG yang disajikan sehari sebelumnya. Pascakasus tersebut, SMPN 2 Jepara memutuskan berhenti sementara menerima MBG. 

Agung mengungkapkan, baru-baru ini sekolahnya menggelar pengajian untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan itu, pemilik satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang memasok MBG ke SMPN 2 Jepara, yakni SPPG Bandengan 5, memberi sumbangan makanan ringan untuk para siswa. 

Kepada kiai yang memimpin pengajian, Agung meminta agar dia menyampaikan kepada para siswa bahwa MBG akan disalurkan kembali ke SMPN 2 Jepara. “Secara sponton (anak-anak) yang kendel-kendel (berani) itu langsung jawab, ‘Enggak mau, trauma’. Begitu kata mereka,” kata Agung ketika diwawancara, Selasa (15/9/2026). 

Namun dia menyebut, ada pula murid lainnya yang seperti menantikan MBG disalurkan kembali ke SMPN 2 Jepara. “Karena murid kami ada 1.000 lebih, jadi ada juga yang bertanya, ‘Kapan MBG dimulai lagi?’. Ya mungkin yang tidak terpapar (terdampak keracunan) masih mengharapkan,” ujarnya.

Kendati demikian, hingga saat ini SMPN 2 Jepara masih belum bersedia menerima kembali penyaluran MBG. “Saya tidak menolak, guru-guru juga tidak menolak. Hanya kemarin kami pesan kepada mitra dan SPPG, kalau bisa sebelum itu (penyaluran MBG kembali), harus ada motivasi kepada anak atau menghilangkan trauma,” ucap Agung. 

Dia menerangkan, sekolahnya berencana menggelar voting untuk mengukur seberapa banyak murid yang masih bersedia menerima MBG dan menolak. “Daripada nanti banyak yang tertolak kan. Sekarang kan aturannya tidak boleh dibawa pulang,” katanya. 

Selain itu, Agung mengungkapkan, pihaknya juga bakal mensurvei para orang tua siswa dan bertanya apakah mereka bersedia MBG dilanjutkan atau justru sebaliknya. “Intinya, kalau (MBG) tidak dilanjut di tempat saya, saya sih malah aman, enggak masalah,” ujarnya. 

Dia menambahkan, secara teknis pelaksanaan, MBG memang agak mengganggu kegiatan belajar mengajar (KBM). “Yang jelas memang di lapangan itu kan menganggu KBM. Jadi mungkin dibagi waktu istirahat, tapi guru yang bertugas kan paling tidak satu sampai dua jam berfokus melayani itu,” kata Agung. 

Tanggapan BGN... 

Read Entire Article
Ekonomi | Asset | Lokal | Tech|