1 hour ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmi Radhi menilai kebijakan subsidi kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) berbasis nikel atau nickel manganese cobalt (NMC) dapat menjadi langkah strategis untuk menekan ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak (BBM). Kebijakan tersebut dinilai penting karena konsumsi BBM nasional masih tinggi, sementara produksi minyak domestik belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan nasional.
Kondisi itu menyebabkan impor BBM terus meningkat dan membebani neraca perdagangan maupun fiskal negara. Pemerintah sendiri berencana memberikan subsidi kendaraan listrik untuk 200 ribu unit motor dan mobil listrik. Program subsidi yang direncanakan mulai bergulir pada Juni 2026 itu bertujuan mengurangi impor serta konsumsi BBM dalam jangka panjang.
Berdasarkan skema yang sedang disiapkan, pemerintah akan memberikan insentif berupa PPN ditanggung pemerintah (DTP) sebesar 100 persen untuk mobil listrik berbasis baterai nikel atau nickel manganese cobalt (NMC), PPN DTP sebesar 40 persen untuk mobil listrik dengan baterai nonnikel, serta subsidi pembelian motor listrik sebesar Rp 5 juta per unit.
“Kalau dilihat sekarang pemerintah lebih selektif. Untuk pemberian insentif pada kendaraan berbasis nikel saya kira bagus, karena kita punya produksi nikel sehingga bisa mendorong hilirisasi menjadi bagian dari ekosistem kendaraan listrik nasional,” kata Fahmi di Jakarta, dikutip Selasa (19/5/2026).
Menurut dia, pengembangan kendaraan listrik berbasis NMC menjadi lebih strategis karena Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia yang dapat terintegrasi langsung dengan industri baterai nasional. Berbeda dengan teknologi lithium iron phosphate (LFP) yang bahan bakunya belum diproduksi di Indonesia, teknologi NMC dinilai lebih relevan untuk mendorong hilirisasi mineral domestik dan menciptakan nilai tambah di dalam negeri.
Fahmi juga menilai kebijakan terbaru pemerintah lebih baik dibanding skema sebelumnya karena mulai mengurangi insentif terhadap kendaraan listrik impor utuh atau completely built up (CBU). Langkah tersebut dinilai dapat memperbesar peluang tumbuhnya industri kendaraan listrik dan baterai di dalam negeri.
Pasar kendaraan listrik Indonesia sendiri terus menunjukkan pertumbuhan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO), total penjualan mobil listrik berbasis baterai atau battery electric vehicle (BEV) mencapai 56.204 unit pada 2024 dan melonjak menjadi 114.413 unit sepanjang 2025.
Namun, pertumbuhan tersebut masih didominasi kendaraan listrik dengan baterai lithium iron phosphate (LFP). Berdasarkan pengolahan data wholesales GAIKINDO yang mengklasifikasikan model kendaraan berdasarkan jenis baterai, penjualan EV berbasis LFP mencapai 46.814 unit atau 83,3 persen dari total pasar pada 2024. Sementara kendaraan berbasis nickel manganese cobalt (NMC/NCMA) hanya mencapai 9.390 unit atau 16,7 persen.
Pada 2025, dominasi LFP mulai menurun meski masih menguasai pasar dengan penjualan 88.344 unit atau 77,2 persen. Sementara kendaraan berbasis NMC meningkat menjadi 26.069 unit atau 22,8 persen dari total penjualan EV nasional. Data tersebut menunjukkan kendaraan berbasis NMC mulai tumbuh lebih cepat. Penjualan EV berbasis NMC tercatat melonjak 177,6 persen sepanjang 2025, lebih tinggi dibanding pertumbuhan LFP sebesar 88,7 persen.
Secara global, tren industri kendaraan listrik memang mulai bergeser ke penggunaan baterai LFP karena biaya produksinya lebih murah. Laporan International Energy Agency (IEA) mencatat baterai LFP telah menguasai hampir separuh pasar baterai kendaraan listrik dunia pada 2024 dan terus tumbuh pesat, terutama di pasar China dan Asia.
Di sisi lain, Indonesia justru memiliki keunggulan besar pada rantai pasok nikel yang menjadi bahan utama baterai NMC. Karena itu, Fahmi menilai pertumbuhan pasar EV nasional harus dimanfaatkan untuk memperkuat hilirisasi mineral domestik dan industri baterai nasional agar manfaat ekonominya tidak hanya dinikmati produsen luar negeri.
“Yang paling penting justru bagaimana ini menjadi kesempatan bagi Indonesia menciptakan ekosistem industrialisasi kendaraan listrik dari hulu sampai hilir,” ujarnya.
Fahmi menilai pengembangan industri kendaraan listrik tidak cukup hanya mengandalkan subsidi. Pemerintah juga perlu memastikan adanya pembangunan fasilitas produksi di Indonesia, peningkatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN), serta transfer teknologi dari investor asing agar Indonesia dapat membangun industri kendaraan listrik yang mandiri.
Ia menambahkan, konsistensi roadmap hilirisasi menjadi faktor penting agar pengembangan kendaraan listrik benar-benar memberikan dampak ekonomi nasional. Dengan pasar domestik yang besar dan dukungan sumber daya mineral strategis, Indonesia dinilai memiliki posisi tawar kuat untuk menarik investasi industri baterai dan kendaraan listrik global.
Fahmi melihat BUMN pertambangan seperti MIND ID dapat memainkan peran strategis dalam memperkuat hilirisasi nikel dan pengembangan industri baterai nasional. Menurut dia, konsistensi kebijakan subsidi berbasis nikel akan menjadi kunci agar pertumbuhan pasar kendaraan listrik tidak hanya menguntungkan produsen asing, tetapi juga membantu menekan impor BBM dan memperkuat ketahanan energi nasional.
