Menteri Sosial Saifullah Yusuf (kedua kanan) berswafoto dengan petugas sensus ekonomi saat menghadiri semarak sensus ekonomi milik rakyat wong kito 2026 di pelataran Benteng Kuto Besak (BKB) Palembang, Sumatera Selatan, Minggu (28/6/2026). ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Harianjogja.com, JAKARTA—Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 menjadi momentum penting untuk memetakan perubahan wajah perekonomian Indonesia yang kini semakin dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi digital, usaha rumahan, hingga pekerjaan berbasis platform teknologi. Data yang dihasilkan dari sensus tersebut dinilai akan menentukan arah kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran bagi masyarakat.
Di tengah perubahan pola kerja dan semakin beragamnya aktivitas ekonomi masyarakat, pemerintah membutuhkan data yang akurat untuk memahami perkembangan sektor usaha, penciptaan lapangan kerja, serta kebutuhan pembangunan di berbagai wilayah Indonesia.
Peneliti Ekonomi Global Research on Economics, Advance Technology, and Politics (Great) Institute, Trisha Devita, mengatakan Sensus Ekonomi yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS) pada 1 Mei hingga 31 Juli 2026 bukan sekadar pendataan jumlah pelaku usaha maupun perusahaan yang beroperasi di Indonesia.
"Sensus Ekonomi bukan hanya berkaitan dengan berapa banyak usaha atau perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Data ini membantu negara memahami bagaimana kegiatan ekonomi berkembang, bagaimana lapangan kerja tercipta, bagaimana pola kerja masyarakat berubah, dan wilayah mana yang membutuhkan dukungan pembangunan lebih besar," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (18/7/2026).
Menurut Trisha, data yang lengkap dan mutakhir menjadi syarat utama dalam penyusunan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). Tanpa data yang akurat, kebijakan yang dihasilkan berpotensi tidak sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat karena dibangun berdasarkan asumsi yang belum tentu sesuai dengan kondisi di lapangan.
Melalui data tersebut, pemerintah dapat merancang berbagai program yang lebih tepat sasaran, mulai dari pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), penciptaan lapangan kerja, hingga pemerataan pembangunan ekonomi di berbagai daerah.
Great Institute menilai pembaruan data ekonomi menjadi semakin mendesak karena struktur perekonomian Indonesia telah mengalami perubahan signifikan dalam satu dekade terakhir. Aktivitas ekonomi kini tidak hanya berlangsung di pasar konvensional, toko, kantor, maupun pabrik, tetapi juga berkembang melalui rumah tinggal, media sosial, platform digital, serta berbagai layanan berbasis teknologi.
Perubahan tersebut membuat banyak aktivitas ekonomi yang sebelumnya sulit terpetakan kini perlu masuk dalam basis data nasional. Pelaku usaha rumahan, bisnis keluarga, pekerja lepas, hingga penyedia jasa berbasis aplikasi dinilai memiliki kontribusi nyata terhadap perekonomian nasional.
"Banyak kegiatan ekonomi hari ini tidak selalu terlihat dari bangunan usaha formal. Ada usaha rumahan, usaha keluarga, pedagang yang memasarkan barang melalui media sosial, pekerja mandiri, dan pelaku jasa berbasis platform. Jika aktivitas seperti ini tidak tercatat, maka mereka berisiko tidak terlihat dalam perumusan kebijakan," katanya.
Berdasarkan data BPS, Sensus Ekonomi 2016 mencatat terdapat sekitar 26,7 juta usaha dan perusahaan nonpertanian di Indonesia. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan sekitar 22,7 juta unit usaha pada pelaksanaan Sensus Ekonomi 2006.
Peningkatan tersebut menunjukkan semakin besarnya aktivitas ekonomi nasional yang perlu dipetakan secara berkala untuk mengetahui perkembangan sektor usaha, persebaran tenaga kerja, serta dinamika ekonomi di setiap wilayah Indonesia.
Meski demikian, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 masih menghadapi sejumlah tantangan. BPS mengungkapkan masih terdapat masyarakat yang enggan menerima petugas sensus karena khawatir data yang diberikan akan digunakan untuk kepentingan perpajakan. Selain itu, petugas sensus juga menghadapi kendala berupa sulit menemui responden, keengganan masyarakat menjawab pertanyaan, hingga penolakan sebelum tujuan pendataan dijelaskan secara utuh.
Merespons kondisi tersebut, Great Institute mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Keterlibatan masyarakat dinilai menjadi faktor penting dalam menghasilkan data ekonomi yang berkualitas dan mampu menggambarkan kondisi riil perekonomian Indonesia saat ini.
Data yang terkumpul melalui sensus diharapkan dapat menjadi landasan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih inklusif, mulai dari penguatan UMKM, penciptaan lapangan kerja baru, hingga pengembangan ekonomi digital yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara lebih luas pada masa mendatang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
