Foto ilustrasi Siswa Sekolah Dasar - Foto dibuat dengan Artificial Intelligence ChatGPT
Harianjogja.com, SEMARANG—Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Semarang mulai melakukan evaluasi terhadap penyebab sejumlah sekolah dasar (SD) negeri yang mengalami kekurangan murid pada Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui faktor yang memengaruhi rendahnya jumlah pendaftar di beberapa sekolah meski jumlah lulusan pendidikan anak usia dini (PAUD) di Kota Semarang tergolong tinggi.
Data Disdik Kota Semarang menunjukkan jumlah lulusan PAUD mencapai 22.567 anak, sedangkan kuota yang tersedia di SD negeri hanya sekitar 14.530 kursi. Namun, jumlah pendaftar ke SD negeri tercatat hanya berkisar 12.000 siswa sehingga masih terdapat kuota yang belum terpenuhi pada sejumlah sekolah.
Kepala Disdik Kota Semarang, M. Ahsan, mengatakan faktor penyebab minimnya jumlah murid baru di sejumlah SD negeri cukup beragam dan membutuhkan evaluasi lebih mendalam. Menurutnya, setiap sekolah dapat memiliki persoalan yang berbeda sehingga diperlukan pemetaan secara lebih rinci.
"Lulusan PAUD ada 22.567 anak. Nah, pendaftar di SD negeri itu di angka 12.000-an siswa. Sehingga, kesimpulannya selebihnya mendaftar di SD swasta, di MI (madrasah ibtidaiyah) atau di satuan pendidikan yang lain," katanya, Minggu (19/7/2026).
Beberapa SD negeri yang mengalami kekurangan murid di antaranya SD Negeri Purwoyoso 1 di Kecamatan Ngaliyan yang hanya menerima tiga murid baru dan SD Negeri Wonodri yang memperoleh lima murid baru pada pelaksanaan SPMB tahun ini.
Menurut Ahsan, data tersebut menunjukkan adanya kecenderungan pergeseran pilihan masyarakat dalam menentukan sekolah bagi anak-anak mereka. Oleh karena itu, Disdik Kota Semarang akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi yang terjadi di masing-masing sekolah.
"Kami perlu lakukan evaluasi yang lebih mendalam, mengapa beberapa SD negeri itu tidak menjadi pilihan masyarakat. Itu biasanya faktornya berbeda-beda, bahkan kompleks," ujarnya.
Hasil evaluasi tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan langkah perbaikan yang perlu dilakukan pemerintah daerah. Beberapa opsi yang dipertimbangkan meliputi peningkatan sarana dan prasarana sekolah, penguatan mutu pembelajaran, hingga peningkatan kualitas tenaga pendidik.
"Atau, mungkin ada hal lain. Nanti tentu setiap sekolah yang kekurangan murid itu mungkin punya problem yang berbeda-beda," katanya.
Ahsan memastikan persoalan kekurangan murid di sejumlah SD negeri bukan disebabkan oleh faktor demografi. Jumlah lulusan PAUD yang jauh lebih besar dibandingkan dengan kuota SD negeri menunjukkan bahwa ketersediaan calon peserta didik sebenarnya masih mencukupi.
Meski demikian, pihaknya menilai perlu dilakukan pemetaan yang lebih detail hingga tingkat kelurahan untuk mengetahui pola persebaran peserta didik dan preferensi masyarakat dalam memilih sekolah.
"Lulusan PAUD itu sebenarnya cukup banyak. Tapi, mungkin perlu didalami lagi pemetaan tiap wilayah. Perlu pemetaan lebih ke dalam, ke lokasi kelurahan maupun ke desa," jelasnya.
Saat ditanya mengenai kemungkinan pengaruh keberadaan Sekolah Rakyat terhadap berkurangnya jumlah pendaftar di SD negeri, Ahsan menegaskan belum menemukan adanya hubungan yang signifikan antara keduanya.
Menurut dia, program Sekolah Rakyat justru memberikan manfaat bagi masyarakat dari kelompok ekonomi tertentu untuk memperoleh akses pendidikan yang lebih baik.
"Saya belum menemukan hubungannya di situ. Jadi, sekolah rakyat kan positif ya, karena ini untuk warga desil 1, desil 2 bisa mendapatkan perhatian yang lebih baik dari negara," ujarnya.
Ia menambahkan tidak terdapat korelasi yang signifikan antara keberadaan Sekolah Rakyat dengan minimnya jumlah pendaftar di SD negeri. Sebagai informasi, Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kota Semarang pada tahun ajaran baru ini menerima sebanyak 270 siswa, dengan 90 siswa di antaranya berasal dari jenjang SD.
Evaluasi yang dilakukan Disdik Kota Semarang diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam meningkatkan daya tarik SD negeri di berbagai wilayah. Selain memastikan kualitas pendidikan tetap terjaga, langkah tersebut juga diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh layanan pendidikan dasar yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di lingkungan tempat tinggal mereka.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Yudhi Kusdiyanto Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
