Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Said Abdullah. (ANTARA/HO-PDI Perjuangan)
Harianjogja.com, JAKARTA — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan sikap politiknya sebagai penyeimbang pemerintahan, bukan oposisi maupun bagian dari koalisi. Penegasan ini disampaikan Ketua DPP PDIP Said Abdullah menyusul dinamika politik nasional pascapemilu.
Menurut Said, posisi penyeimbang yang diambil PDIP bukanlah sikap “abu-abu”, melainkan pilihan strategis yang telah diputuskan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) partai. Ia menilai konsep oposisi seperti di negara Barat tidak sepenuhnya relevan diterapkan dalam sistem politik Indonesia.
“Posisi kami jelas sebagai penyeimbang. Ini bukan sikap abu-abu, tetapi bentuk tanggung jawab politik untuk tetap objektif,” ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu.
Said menjelaskan, PDIP akan memberikan dukungan terhadap kebijakan pemerintah selama dinilai berpihak kepada rakyat. Dukungan tersebut, menurutnya, tetap diberikan meskipun tidak selalu berdampak pada keuntungan elektoral bagi partai.
Sebaliknya, jika pemerintah mengeluarkan kebijakan yang dinilai kurang tepat, PDIP akan menyampaikan kritik secara konstruktif. Sikap ini diambil sebagai bagian dari fungsi kontrol demi menjaga arah kebijakan tetap sesuai kepentingan publik.
Ia juga menegaskan bahwa PDIP menginginkan Presiden Prabowo Subianto dapat menjalankan pemerintahan secara optimal hingga 2029 sesuai dengan amanat konstitusi.
“Sebagai penyeimbang, kami ingin pemerintahan berjalan baik. Kritik yang disampaikan justru menjadi bagian dari upaya menjaga kualitas kebijakan,” kata Said.
Menurutnya, pendekatan oposisi cenderung berseberangan secara total dengan pemerintah, dengan fokus menonjolkan kelemahan untuk kepentingan politik. Hal tersebut berbeda dengan sikap PDIP yang memilih tetap berada di tengah sebagai pengawal kebijakan.
Said mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo memahami posisi politik PDIP tersebut. Bahkan, kepala negara disebut mengapresiasi sikap kritis yang dianggap sebagai bentuk kejujuran dalam hubungan politik.
“Presiden menyebut kami sebagai teman yang jujur, karena tidak semua pujian itu baik. Kritik justru diperlukan agar tetap objektif,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid meminta PDIP untuk memperjelas posisi politiknya, apakah berada di dalam pemerintahan atau sebagai oposisi. Pernyataan itu muncul di tengah isu keterlibatan kader PDIP dalam aksi demonstrasi mahasiswa.
Menanggapi hal tersebut, Said menegaskan bahwa sikap penyeimbang sudah menjadi garis politik resmi partai. Ia menilai perbedaan pandangan dalam demokrasi merupakan hal wajar, selama tetap mengedepankan kepentingan bangsa.
Dengan posisi tersebut, PDIP menegaskan komitmennya untuk terus mengawal jalannya pemerintahan, sekaligus memastikan setiap kebijakan tetap berpihak pada rakyat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Abdul Hamied Razak Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
