Mercedes Terancam Dilarang Jualan di AS Gara-gara Saham China

Mercedes-AMG GT 63 S E Performance 4-Door Coupe (IST)

Harianjogja.com, JOGJA— Tujuh puluh tahun yang lalu, Mercedes-Benz harus berhadapan dengan sentimen politik Amerika Serikat akibat rekam jejak historisnya di era Perang Dunia II. Kini, pabrikan otomotif raksasa asal Jerman itu kembali tersandung isu serupa di Negeri Paman Sam. Bedanya, kali ini yang dipersoalkan bukanlah masa lalu Jerman, melainkan keterikatannya yang terlalu erat dengan China .

Ancaman Tersapu Aturan Anti-China

Carscoops mengungkapkan, usulan rancangan undang-undang (RUU) baru di Senat AS yang dirancang untuk membendung ekspansi produsen otomotif China, tanpa sengaja ikut menyenggol posisi Mercedes-Benz di pasar AS. The Standart menyatakan, ancaman pelarangan ini mengemuka setelah Komite Perdagangan Senat meloloskan RUU yang membatasi ruang gerak produsen mobil dengan kepemilikan saham asal China di atas ambang batas tertentu .

Masalah besar bagi Mercedes terletak pada struktur kepemilikan sahamnya. Saat ini, dua raksasa otomotif asal China menguasai hampir 20 persen saham Mercedes-Benz. Kedua investor tersebut adalah BUMN otomotif China, BAIC (Beijing Automotive Group), serta pendiri Geely, Li Shufu . Keduanya masing-masing memegang saham di bawah 10 persen, namun jika digabungkan, kepemilikan mereka menembus angka 20 persen .

Akumulasi saham dua investor Tiongkok itu membuat Mercedes langsung masuk dalam zona merah RUU Senat AS, yang berencana menetapkan batas maksimal kepemilikan saham China sebesar 15 persen. Jika RUU ini disahkan tanpa penyesuaian, Mercedes terancam tidak bisa menjual kendaraannya di pasar terbesar kedua di dunia tersebut—sebuah pukulan telak bagi eksistensi mereka di Amerika.

Senat AS Beri Sinyal Tak Akan Larang Mercedes
Kendati aturan ini membuat para eksekutif Mercedes ketar-ketir, para pembuat kebijakan di Washington bergegas menenangkan suasana. Sejumlah anggota Senat utama memberikan sinyal tegas bahwa melarang merek sekelas Mercedes bukanlah tujuan utama dari regulasi ini. Senator Ted Cruz, Ketua Komite Perdagangan Senat, menegaskan bahwa pemerintah AS tidak pernah berencana menyapu bersih Mercedes-Benz dari jalanan Amerika. Ia bahkan mengkritik keras aturan batas kepemilikan 15 persen tersebut, menyebutnya berpotensi menjadi "senjata" bagi kompetitor seperti General Motors untuk menyingkirkan Mercedes. "Kami tidak akan pernah mempertimbangkan untuk melarang penjualan Mercedes-Benz di Amerika Serikat," tegas Cruz .

Hal senada diungkapkan Senator Bernie Moreno, salah satu pengusul RUU. Ia menyebut Mercedes masih memiliki tenggat waktu yang terbilang longgar, yakni hingga 2030, untuk merapikan struktur kepemilikan saham mereka atau mengajukan dispensasi khusus. Artinya, para pemilik diler Mercedes di AS belum perlu risau kehilangan bisnis mereka dalam waktu dekat. Kabar ini tentu menjadi angin segar bagi konsumen setia Mercedes di AS yang mulai khawatir akan sulit mendapatkan mobil impian mereka.

Sinyal Keras Perang Teknologi dan Biaya Produksi Melonjak
Meski Mercedes mendapat angin segar, dinamika ini menjadi cermin betapa agresifnya AS memutus rantai pasok otomotif dari China. Sebelumnya, regulasi ketat terkait perangkat lunak buatan China pada era Presiden Joe Biden telah memakan korban: Polestar—yang mayoritas sahamnya dimiliki Geely—terpaksa angkat kaki dari pasar AS mulai model tahun 2027 .

AS sendiri melarang penggunaan perangkat lunak konektivitas asal China untuk kendaraan model tahun 2027, serta perangkat keras (hardware) China untuk model tahun 2030. Isu keamanan nasional, privasi data kendaraan, dan sistem komunikasi menjadi alasan utama di balik pembatasan ketat ini. Mercedes sendiri telah merespons dengan menyatakan dukungannya terhadap langkah-langkah yang bertujuan melindungi keamanan nasional AS, namun juga memastikan bahwa regulasi yang ada tidak merugikan operasional bisnisnya .

Kini, industri otomotif global berpacu dengan waktu. Pemasok sibuk mencari komponen pengganti, produsen melakukan audit rantai pasok, dan sebagian mengajukan permohonan pengecualian. Namun, langkah ini tidak murah. Para eksekutif industri memperkirakan proses "pembersihan" komponen dari China berpotensi melambungkan biaya produksi kendaraan hingga 15 persen . Biaya tambahan ini pada akhirnya bisa dibebankan kepada konsumen, yang berarti harga mobil di AS akan semakin mahal—sebuah konsekuensi yang perlu diwaspadai oleh para calon pembeli.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.