3 hours ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Demokrat–Perindo DPRD Provinsi DKI Jakarta mengingatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar tidak hanya berfokus pada capaian makroekonomi yang positif. Di balik pertumbuhan ekonomi dan rendahnya angka kemiskinan, masih terdapat tantangan terkait kualitas lapangan kerja dan kerentanan ekonomi masyarakat.
Wakil Ketua Fraksi Demokrat–Perindo DPRD Provinsi DKI Jakarta, Neneng Hasanah, mengatakan kondisi ketenagakerjaan Jakarta perlu dicermati lebih dalam meski Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2025 tercatat 6,05 persen dengan jumlah penduduk bekerja mencapai 5,18 juta orang.
Menurut Neneng, pertumbuhan tenaga kerja formal justru melambat dari 4,87 persen menjadi 1,63 persen, sementara tenaga kerja informal meningkat 3,68 persen.
"Pertumbuhan tenaga kerja formal mengalami perlambatan dari 4,87 persen menjadi 1,63 persen, sementara tenaga kerja informal justru tumbuh sebesar 3,68 persen," kata Neneng dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan lapangan kerja baru masih banyak tercipta di sektor informal yang memiliki tingkat kepastian kerja dan perlindungan sosial yang lebih rendah. Akibatnya, sebagian warga masih menghadapi risiko ekonomi meski telah bekerja.
Neneng mengatakan kelompok usia muda yang baru memasuki dunia kerja menjadi salah satu pihak yang paling terdampak. Mereka harus menghadapi persaingan yang semakin ketat di tengah perubahan kebutuhan keterampilan yang berlangsung cepat.
Karena itu, Fraksi Demokrat–Perindo meminta Pemprov DKI memastikan program pelatihan kerja, sertifikasi kompetensi, dan pemagangan mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja secara nyata.
"Keberhasilan program ketenagakerjaan tidak boleh hanya diukur dari jumlah peserta, tetapi harus diukur dari berapa banyak peserta yang berhasil mendapatkan pekerjaan setelah mengikuti program tersebut," ujarnya.
Selain persoalan ketenagakerjaan, Neneng juga menyoroti potensi kemiskinan tersembunyi di Jakarta. Meski angka kemiskinan pada September 2025 tercatat 4,03 persen atau lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional sebesar 8,25 persen, masih banyak warga yang hidup di sekitar garis kemiskinan.
Ia menjelaskan garis kemiskinan Jakarta telah mencapai Rp897.768 per kapita per bulan atau naik 28,69 persen dibandingkan 2021. Dari jumlah tersebut, sekitar 69,30 persen digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan.
"Masih banyak warga yang hidup sedikit di atas garis kemiskinan dan sangat rentan terdorong kembali menjadi miskin ketika menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok atau kehilangan pekerjaan," kata Neneng.
Fraksi Demokrat–Perindo juga meminta Pemprov DKI memperkuat pengendalian harga kebutuhan pokok serta meningkatkan efektivitas program perlindungan sosial. Menurut Neneng, bantuan yang diberikan harus tepat sasaran agar mampu melindungi kelompok masyarakat yang rentan terhadap tekanan ekonomi.
