6 hours ago
1
Petugas mencoba mengisi daya mobil listrik usai peluncuran Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan mesin penukar botol plastik menjadi uang atau Reverse Vending Machine (RVM) di Masjid Raya Bintaro Jaya, Kota Tangerang Selatan, Banten, Jumat (5/9/2025).
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi XII DPR, Bambang Haryadi, mendorong percepatan pengembangan ekosistem kendaraan listrik guna mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Dia menyebutkan subsidi energi yang disalurkan melalui BUMN saat ini sudah mencapai Rp120 triliun per tahun, dengan porsi terbesar digunakan untuk konsumsi BBM berjenis solar dan pertalite.
“Kondisi tersebut dinilai berisiko semakin membebani APBN apabila terjadi lonjakan harga minyak akibat konflik geopolitik di Timur Tengah,” kata dia dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (4/4/2026).
Bambang pun menilai, ketegangan geopolitik di Timur Tengah berpotensi mengganggu jalur distribusi energi global, termasuk melalui Selat Hormuz yang menjadi jalur utama pengiriman minyak dunia.
Gangguan pada jalur tersebut dapat memicu kenaikan harga minyak mentah dan memperbesar beban subsidi energi nasional.
Dengan demikian, kata dia, salah satu opsinya adalah mendorong masyarakat beralih ke kendaraan listrik. Untuk itu, penting kebijakan jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan pada BBM bersubsidi.
“Salah satu langkah strategis yang dinilai paling realistis adalah mempercepat adopsi kendaraan listrik,” katanya.
Menurut Bambang, perkembangan infrastruktur kendaraan listrik di Indonesia menunjukkan kemajuan signifikan, terutama dengan bertambahnya jumlah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di berbagai daerah.
“Kehadiran SPKLU mobile juga dinilai mampu menjawab kekhawatiran masyarakat terkait keterbatasan titik pengisian daya,” ujar dia.
