Kementan-PU optimalkan pengelolaan air antisipasi kekeringan di Jateng.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Kementerian Pertanian bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tengah bersinergi mempercepat pembangunan dan optimalisasi sistem irigasi untuk mendukung peningkatan frekuensi tanam dalam mengantisipasi kekeringan, termasuk di Jawa Tengah (Jateng). Staf Khusus Menteri Pertanian Bidang Kebijakan Pertanian, Sam Herodian, menyatakan bahwa pemerintah terus memperkuat pengelolaan sumber daya air sebagai langkah strategis dalam meningkatkan indeks pertanaman (IP) dan produktivitas pertanian nasional.
Sam Herodian menyampaikan optimisme terhadap kinerja pertanian tahun 2026 dengan koordinasi lintas wilayah yang semakin solid, terutama di Pulau Jawa, sebagai modal penting dalam menjaga stabilitas produksi pangan nasional. "Kami optimistis tahun ini akan lebih baik. Kerja sama yang terbangun saat ini sudah mengarah pada model percontohan terintegrasi, mulai dari penyiapan air hingga benih," ujarnya.
Pengelolaan air yang tepat dinilai esensial dalam budidaya padi, di mana padi bukanlah tanaman yang membutuhkan air berlimpah, melainkan cukup dengan pengaturan optimal untuk meningkatkan produktivitas. "Jika pengelolaan air dan pola tanam bisa disinkronkan, termasuk percepatan tanam pasca panen, maka siklus produksi akan lebih efisien," tambah Sam.
Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Dirjen PSP) Kementan, Andi Nur Alam Syah, menekankan pentingnya menjaga semangat dalam menghadapi tantangan sektor pertanian, khususnya pada periode krusial April hingga Mei. "Tidak boleh menurunkan semangat kita dalam mempertahankan swasembada yang berkelanjutan," ujarnya.
Penguatan program prioritas di bidang infrastruktur pertanian seperti irigasi, ketersediaan pupuk, dan distribusi alat mesin pertanian (alsintan) terus dilakukan untuk memastikan kelancaran produksi. Direktur Konservasi dan Pengembangan Sumber Air Pertanian, Asmarhansyah, menegaskan potensi kekeringan masih bisa terjadi pada 2026, sehingga percepatan program irigasi harus dilakukan sejak dini.
Kementerian Pertanian juga mengimbau pemerintah daerah untuk memperkuat langkah antisipatif, termasuk dengan pemetaan wilayah dan optimalisasi pemanfaatan sumber air yang ada. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana, Sudarto, menyatakan pihaknya telah menyusun peta overlay berbasis spasial sebagai acuan kebijakan untuk menangani kekeringan secara lebih tepat.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
sumber : antara

4 hours ago
1
















































