2 hours ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Keluhan dan kemarahan dari sejumlah orang tua terkait pelaksanaan Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) 2026 terus bermunculan. Salah satunya terlihat dalam video yang viral, yang memperlihatkan seorang orang tua meluapkan kemarahannya di Kantor Dinas Pendidikan Jawa Barat setelah anaknya terancam tidak diterima di sekolah negeri.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan permintaan maaf terkait hal tersebut. Ia menyatakan ketidakmampuan pemerintah menyediakan sekolah negeri yang cukup bagi seluruh siswa merupakan tanggung jawab penyelenggara negara, bukan kesalahan masyarakat.
"Saya meminta maaf kepada masyarakat. Jika hari ini masih banyak orang tua yang kecewa karena anaknya tidak mendapatkan sekolah negeri, itu menjadi tanggung jawab kami sebagai penyelenggara negara," ujar Dedi, Kamis (11/6/2026).
Menurutnya, kemarahan orang tua tersebut berangkat dari keinginan agar anaknya dapat memperoleh pendidikan di sekolah negeri. Namun, dalam proses pemetaan, posisi siswa yang bersangkutan kalah bersaing dengan pendaftar lain sehingga peluang diterima menjadi semakin kecil.
"Saya memahami ini sebagai perjuangan orang tua yang ingin anaknya masuk sekolah negeri," katanya.
Ia menjelaskan, pada awalnya siswa tersebut memiliki peluang untuk diterima. Namun, setelah adanya tambahan pendaftar, termasuk siswa yang tidak lolos ke Sekolah Maung dan kemudian mendaftar ke sekolah yang sama, peringkat siswa tersebut turun dalam sistem pemetaan.
Meski demikian, ia menegaskan pemerintah harus siap menerima berbagai bentuk kritik, kekecewaan, bahkan kemarahan dari masyarakat selama pelayanan publik belum mampu memenuhi kebutuhan seluruh warga.
"Kalau ada orang tua yang marah, itu harus kami terima. Yang penting pemerintah terus berupaya memberikan pelayanan terbaik," ujarnya.
Dedi menegaskan, banyaknya orang tua yang marah karena anaknya tidak terpetakan di sekolah negeri bukanlah kesalahan masyarakat.
"Hari ini apabila banyak orang tua yang marah karena anaknya tidak terpetakan di sekolah negeri, itu bukan kesalahan orang tuanya, tetapi kesalahan kami sebagai penyelenggara negara," tegasnya.
Menurutnya, kondisi tersebut terjadi karena pemerintah belum mampu menyediakan jumlah sekolah negeri dan guru negeri yang memadai untuk menampung seluruh lulusan yang ingin melanjutkan pendidikan.
"Sekolah negeri yang tersedia masih terbatas, sementara jumlah lulusan yang ingin melanjutkan pendidikan terus bertambah. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah," katanya.
Meski demikian, ia memastikan seluruh anak tetap memiliki kesempatan bersekolah melalui sekolah swasta. Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kata dia, juga menjamin pembiayaan pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu yang melanjutkan pendidikan di sekolah swasta.
"Bagi yang tidak berkesempatan masuk sekolah negeri, masih ada sekolah swasta. Untuk keluarga tidak mampu, biaya pendidikannya akan ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat," ujarnya.
Ia juga mengaku sependapat apabila seleksi masuk sekolah kembali mempertimbangkan nilai ujian. Namun, kewenangan pengaturan sistem penerimaan murid berada di pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
"Saya sepakat, tetapi ketentuan tentang kelulusan maupun masuk sekolah negeri semuanya sudah diatur oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah," ucapnya.
