2 hours ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Gerakan Kebangkitan Baru Nahdlatul Ulama (GKB-NU) menilai mengingatkan masyarakat perlu bersikap kritis terhadap berbagai narasi politik yang berkembang agar tidak terjebak pada agenda-agenda operasi asing yang mengganggu stabilitas nasional.
Hal tersebut disampaikan inisiator GKB-NU, Hery Haryanto Azumi, menyikapi adanya isu aksi besar-besaran sebagai gelombang protes kepada pemerintah Presiden Prabowo yang tengah fokus menjalankan agenda pro rakyat mewujudkan kemandirian dan kedaulatan nasional.
"Dalam kurang dari dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo, sejumlah kebijakan strategis telah diarahkan pada penguatan ketahanan pangan, kedaulatan energi, hilirisasi sumber daya alam, serta peningkatan nilai tambah ekonomi nasional," ujarnya kepada media di Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Pemerintah, terang Hery, saat ini terus mendorong hilirisasi industri dan penguatan penguasaan negara terhadap rantai produksi sumber daya strategis agar manfaat ekonomi lebih banyak dinikmati rakyat Indonesia.
"Presiden Prabowo berulang kali menegaskan pentingnya pengolahan sumber daya alam di dalam negeri, penguatan ketahanan pangan, serta kemandirian energi sebagai fondasi kedaulatan bangsa," terangnya.
Menurut Hery, kebijakan-kebijakan tersebut secara objektif memang menyentuh kepentingan ekonomi yang sangat besar. Karena itu, tidak tertutup kemungkinan muncul resistensi dari berbagai kelompok yang selama ini memperoleh keuntungan dari ketergantungan Indonesia terhadap impor, ekspor bahan mentah, maupun lemahnya penguasaan negara atas sumber daya strategis.
"Kami mensinyalir ada operasi asing untuk menciptakan ketidakpercayaan publik, instabilitas politik, atau melemahkan agenda kemandirian nasional yang terus digaungkan presiden Prabowo tersebut," ungkapnya.
GKB-NU menilai berbagai program penguatan ketahanan pangan, kemandirian energi, dan hilirisasi merupakan agenda jangka panjang yang membutuhkan stabilitas politik dan dukungan seluruh elemen bangsa.
Pemerintah sendiri menempatkan ketahanan pangan dan energi sebagai prioritas pembangunan nasional dan kebijakan fiskal negara.
