2 days ago
9
Pejuang Brigade Al-Qassam sebelum menyerahkan seorang tawanan Israel ke Palang Merah di Gaza pada 2025.
REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO — Sumber-sumber Palestina yang terlibat dalam pertemuan intensif di Kairo mengungkapkan bahwa isu mengenai persenjataan kelompok perlawanan masih menjadi kendala utama yang mengganjal tercapainya kesepakatan final antara faksi-faksi Palestina dan mediator regional.
Menurut salah satu sumber faksi yang berbicara kepada Al-Jazeera dengan syarat anonim, sebanyak 14 dari 15 poin yang tercantum dalam draf peta jalan (roadmap) sebenarnya telah disepakati, baik oleh faksi-faksi Palestina maupun oleh para mediator dari Mesir, Qatar, dan Turki seperti dilansir dari laman Palestine Chronicle.
Satu-satunya perbedaan pendapat yang tersisa kini berpusat pada Klausul 8, yang mengatur tentang masa depan senjata kelompok perlawanan di jalur Gaza. Sumber tersebut menyebutkan bahwa gerakan perlawanan Islam Hamas dan satu faksi peserta lainnya menolak klausul formula amandemen yang diajukan oleh Mesir dalam negosiasi tersebut.
Dalam teks proposal yang diajukan, disebutkan bahwa persenjataan kelompok perlawanan akan diinventarisasi dan dikumpulkan secara bertahap. Proses ini direncanakan berjalan sesuai jadwal yang disepakati di bawah kepemimpinan Palestina, dengan melibatkan organisasi-organisasi bersenjata serta sejumlah komite yang dibentuk berdasarkan kerangka kerja tersebut.
Tiga keberatan utama Hamas
Sumber tersebut memaparkan bahwa Hamas menolak pemberian tanggung jawab tambahan kepada pasukan stabilisasi internasional, terutama peran apa pun yang berkaitan dengan manajemen keamanan atau penanganan berkas persenjataan.
Berdasarkan sikap resmi Hamas, mandat pasukan internasional tersebut harus tetap dibatasi hanya pada pemisahan pasukan dan beroperasi di wilayah perbatasan, sesuai dengan kesepahaman yang telah disepakati sebelumnya.
Keberatan kedua, Hamas menolak penggunaan istilah "infrastruktur" jika dikaitkan dengan kelompok perlawanan. Sumber itu menyebutkan bahwa Hamas menilai istilah tersebut terlalu luas dan multitafsir, sehingga dikhawatirkan dapat mencakup fasilitas sipil, gudang logistik, rumah sakit, hingga aset transportasi.
Sementara itu, keberatan ketiga berkaitan dengan penggunaan diksi yang merujuk pada "pengumpulan" senjata atau "demiliterisasi" (pelucutan senjata). Hamas dilaporkan berkukuh untuk menggunakan frasa "penanganan berkas persenjataan" dan menolak keras rumusan kata yang secara eksplisit menyebutkan pelucutan atau pengumpulan senjata.
