REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Eniya Listiani Dewi menegaskan percepatan transisi energi menjadi kunci bagi Indonesia untuk mencapai target penurunan emisi karbon. Tanpa langkah konkret dalam lima tahun ke depan, target Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia berisiko hanya menjadi angka tanpa implementasi nyata.
Ia mengatakan komitmen menuju emisi nol bersih atau net zero emission (NZE) harus segera diwujudkan melalui berbagai strategi, terutama pada sektor energi yang menjadi salah satu penyumbang emisi terbesar.
“Ke depan, komitmen net zero emission harus segera dituntaskan. Karena kalau tidak bergerak dalam lima tahun ini, sebetulnya target NDC kita hanya menjadi angka, jadi tidak berarti ke depannya,” ujar Eniya dalam Ministerial Dialogue yang digelar di sela Envirotech, Kamis (11/6/2026).
Indonesia dalam target NDC terbaru menargetkan penurunan emisi sebesar 466 juta ton karbon dioksida (CO2). Namun, Eniya mengatakan pendekatan NDC berikutnya tidak lagi hanya berbasis persentase penurunan emisi, melainkan membutuhkan langkah nyata untuk mengubah sistem energi nasional.
“Sektor FOLU (Forestry and Other Land Use) dan energi merupakan sektor terbesar. Peak emission kita ada pada 2035, dan untuk sektor energi sudah bergeser. Sektor energi menjadi sektor yang sangat penting untuk segera kita turunkan,” katanya.
Eniya menjelaskan pemerintah telah menyiapkan sejumlah kebijakan untuk mendorong transisi energi, termasuk melalui regulasi sektor energi bersih. Indonesia, menurut dia, memiliki modal besar karena hampir seluruh sumber energi terbarukan tersedia di dalam negeri.
“Semua jenis renewable energy itu sebetulnya Indonesia punya. Negara lain belum tentu memiliki semuanya. Kita punya panas bumi, energi laut, angin, tenaga surya, bioenergi, bioetanol, dan biodiesel,” ujarnya.
Eniya mengatakan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) menjadi strategi utama untuk menurunkan emisi sektor energi. Pemerintah menargetkan sektor EBT mampu mengurangi emisi sekitar 82,47 juta ton CO2 hingga 2030.
Selain EBT, efisiensi energi menjadi strategi kedua yang dinilai penting. Eniya mengatakan efisiensi energi dapat dilakukan mulai dari tingkat rumah tangga melalui penggunaan peralatan listrik hemat energi. Ia mengimbau masyarakat memilih peralatan elektronik dengan tingkat efisiensi tinggi, seperti perangkat dengan label bintang lima.
“Kalau membeli kulkas, AC, atau kipas angin, itu harus diperhatikan. Ada label bintang lima yang menunjukkan alat tersebut efisien. Memang mungkin harga awal lebih mahal, tetapi satu-dua tahun ke depan akan lebih murah karena konsumsi listriknya rendah,” katanya.
Efisiensi energi, lanjut Eniya, berpotensi menyumbang penurunan emisi sekitar 30 juta ton CO2. Penggunaan lampu LED sebagai pengganti lampu konvensional juga menjadi bagian dari upaya penghematan energi.
Strategi berikutnya adalah pembangunan pembangkit energi bersih, termasuk konversi pembangkit yang masih menggunakan batu bara ke teknologi yang lebih maju sehingga menghasilkan emisi yang lebih rendah. Pemerintah juga mendorong penggunaan gas sebagai energi transisi karena memiliki emisi karbon lebih rendah dibandingkan batu bara.
“Kementerian ESDM sangat berupaya mendapatkan pasokan gas, karena gas merupakan salah satu energi low carbon. Ini salah satu upaya kita menurunkan emisi,” ujar Eniya.
Selain itu, pemerintah mendorong penggunaan bahan bakar rendah karbon, termasuk pengembangan jaringan gas rumah tangga, konversi energi, hingga kompor listrik. Program reklamasi pascatambang juga akan diarahkan untuk mendukung transisi energi.
Menurut Eniya, lahan bekas tambang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Hal ini sejalan dengan arahan Presiden terkait pembangunan kapasitas PLTS hingga 100 gigawatt.
“Lahan pascatambang bisa menjadi salah satu lokasi untuk menghadirkan PLTS. Jadi, lahan yang sudah selesai digunakan dapat dimanfaatkan kembali untuk energi bersih,” katanya.
Eniya juga menyampaikan perkembangan bauran energi terbarukan Indonesia yang terus meningkat. Pada kuartal I 2026, bauran EBT telah mencapai 18,3 persen, melampaui batas bawah target pemerintah.
“Target yang ditetapkan berada pada kisaran 17 hingga 21 persen. Alhamdulillah sudah mencapai 18,3 persen,” ujar Eniya.
Namun, untuk mencapai target penurunan emisi pada 2030, bauran EBT perlu terus ditingkatkan. Pemerintah menargetkan bauran EBT sekitar 33 persen agar target penurunan emisi dapat tercapai.

8 hours ago
11















































