Kantor BPBD Bantul. - Harian Jogja
Harianjogja.com, BANTUL—Kenaikan harga BBM non-subsidi membuat BPBD Bantul mulai mengubah pola pelayanan kebencanaan di lapangan. Sejumlah layanan non-pemadaman kini lebih banyak ditangani menggunakan sepeda motor demi menghemat biaya operasional harian.
Langkah efisiensi tersebut diterapkan agar layanan kepada masyarakat tetap berjalan di tengah meningkatnya biaya bahan bakar armada damkar. Petugas kini memaksimalkan penggunaan motor trail KLX untuk berbagai evakuasi ringan di wilayah Kabupaten Bantul.
Sekretaris BPBD Bantul, Ribut Bimo Haryo Tejo, mengatakan kendaraan roda dua mulai diprioritaskan untuk penanganan seperti evakuasi tawon vespa, ular, hingga kejadian ringan lainnya yang tidak membutuhkan armada besar.
“Masih kami layani tapi pakai roda dua untuk layanan selain pemadaman. Jadi petugas pakai motor KLX untuk datang ke lokasi seperti evakuasi tawon vespa atau ular,” katanya, Kamis (7/5/2026).
Menurut Ribut, kebijakan tersebut diambil setelah BPBD melakukan perhitungan ulang anggaran operasional menyusul kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Dexlite. Konsumsi bahan bakar mobil damkar dinilai terlalu berat jika terus digunakan untuk seluruh layanan masyarakat.
BPBD mencatat satu liter Dexlite pada armada damkar besar hanya mampu menempuh jarak sekitar 3 hingga 4 kilometer. Kondisi itu membuat biaya operasional meningkat tajam dalam waktu singkat.
“Kami lebih pilih pakai motor dulu, kecuali kalau ada kebakaran baru mobil damkar keluar,” ujarnya.
BPBD Bantul bahkan memperkirakan operasional layanan bisa terganggu mulai pertengahan Mei apabila seluruh armada besar tetap digunakan seperti biasa tanpa penghematan.
“Kalau semua kami layani pakai mobil, pertengahan Mei tidak bisa apa-apa,” kata Ribut.
Untuk memperpanjang daya tahan operasional, BPBD juga menghentikan sementara penggunaan mobil dinas pejabat. Anggaran BBM kendaraan dinas dialihkan untuk mendukung kebutuhan petugas lapangan yang menangani layanan masyarakat setiap hari.
“Mobil operasional pejabat kami off-kan semua, termasuk Hilux saya. Yang penting pelayanan masyarakat tetap berjalan,” ujarnya.
Kepala Pelaksana BPBD Bantul, Mujahid Amrudin, menjelaskan efisiensi operasional mulai diterapkan sejak dua pekan terakhir. Penanganan yang masih memungkinkan dilakukan menggunakan motor akan tetap dimaksimalkan agar layanan darurat tidak berhenti.
“Evakuasi biawak, ular, cincin masuk sumur, tawon vespa tanpa tangga tinggi, teman-teman siap pakai motor,” katanya.
Saat ini BPBD Bantul memiliki tujuh pos damkar yang tersebar di berbagai wilayah di Kabupaten Bantul. Namun jatah BBM untuk tiap armada disebut sangat terbatas karena rata-rata hanya sekitar empat liter untuk operasional harian.
Kondisi tersebut membuat pejabat BPBD hingga petugas lapangan mulai mengurangi penggunaan kendaraan roda empat dalam aktivitas kedinasan. Mujahid mengaku dirinya bersama sejumlah pejabat kini lebih sering menggunakan motor untuk mendukung efisiensi operasional lembaga.
“Semua itu biar napas operasional teman-teman di lapangan bisa lebih panjang, karena masyarakat masih membutuhkan layanan kami,” katanya.
Situasi ini menunjukkan kenaikan harga BBM tidak hanya berdampak pada biaya transportasi masyarakat, tetapi juga mulai memengaruhi layanan publik penting seperti penanganan kebencanaan dan evakuasi darurat di daerah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
