3 hours ago
4
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah membuka peluang melakukan efisiensi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) seiring evaluasi tata kelola yang tengah berlangsung. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan keputusan mengenai kebutuhan anggaran program tersebut akan mengikuti arahan Presiden dan hasil pembahasan bersama Badan Gizi Nasional (BGN).
Purbaya mengonfirmasi telah ada komunikasi di internal pemerintah terkait kemungkinan penyesuaian anggaran MBG. Namun, ia belum bersedia mengungkapkan potensi besaran pengurangan anggaran yang sedang dibahas.
"Sudah (ada komunikasi menurunkan anggaran MBG). Kita ikuti keputusan Bapak Presiden," kata Purbaya kepada wartawan di Kompleks DPR RI, Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Saat ditanya mengenai potensi besaran anggaran yang akan disesuaikan, Purbaya meminta publik menunggu penjelasan lebih lanjut dari BGN.
"Nanti kita tunggu dari Bu Nanik (Kepala BGN) seperti apa ya," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan adanya peluang efisiensi anggaran MBG setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program tersebut.
"Dari hasil perhitungan, kami meyakini akan ada pengurangan kebutuhan anggaran dari program Makan Bergizi Gratis ini," kata Prasetyo kepada wartawan di Gedung Kementerian Koordinator Pangan, Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Prasetyo menjelaskan pemerintah masih melakukan penghitungan bersama Kementerian Keuangan dan BGN untuk memastikan kebutuhan anggaran yang lebih akurat.
"Makanya kami minta waktu untuk juga menghitung dengan Kementerian Keuangan maupun dengan BGN (Badan Gizi Nasional). Jadi dari proses penataan nanti akan bisa kita hitung dengan lebih cermat sesungguhnya anggaran yang dibutuhkan untuk program makan bergizi ini totalnya menjadi berapa," jelasnya.
Menurut Prasetyo, pemerintah juga tengah melakukan penataan tata kelola program MBG yang ditargetkan selesai dalam waktu sekitar satu bulan. Selama proses tersebut, pelaksanaan program yang sudah berjalan dipastikan tetap berlangsung.
"Kita target awal satu bulan ini harus selesai ya, tetapi tentu kan semua ada dinamikanya, maka yang pertama tentu tadi kita tekankan yang sudah berjalan ini tetap berjalan, tidak boleh ada gangguan. Semua (terkait perbaikan MBG) nanti akan kita lihat ya, tidak hanya masalah motor, yang lain-lain juga semua kita lihat," katanya.
Prasetyo menambahkan evaluasi juga mencakup keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), termasuk fasilitas yang tidak memenuhi standar operasional prosedur atau mengalami kelebihan kapasitas dalam satu wilayah.
"Pasti arahnya ke sana dong (penutupan), tetapi kan kita belum bisa hari ini mengatakan ditutup atau tidak, namanya sedang ditata kan dilihat ya, diinventarisir kondisinya seperti apa. Jadi, kita juga tidak bisa langsung mengambil kesimpulan hanya mengacu kepada angka-angka kan tidak, kondisinya masing-masing tentu kan kita lihat berbeda-beda," ujarnya.
Ia menegaskan seluruh SPPG harus beroperasi sesuai standar yang telah ditetapkan pemerintah.
"Termasuk kalau, mohon maaf ya, ada disebut nama-nama pemilik-pemilik SPPG begitu. Pada dasarnya bukan siapa pemiliknya, tetapi lebih kepada yang tidak boleh adalah melanggar aturan-aturan main atau melanggar SOP yang sudah ditetapkan," katanya.
