1 week ago
31
REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Ketua Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Provinsi Jawa Tengah (Jateng), Mulyono, mendesak pemerintah agar menghapuskan pajak atas Jaminan Hari Tua (JHT). Dia menekankan, sebagian besar buruh tak menggunakan JHT untuk berfoya-foya, tapi menyambung hidup setelah tak lagi bekerja di perusahaannya.
"Pemerintah harus introspeksi diri, jangan pajak itu dikenakan kepada masyarakat miskin, terutama buruh. Karena ini akan merugikan bagi kita semua, berat kita," kata Mulyono ketika diwawancara soal pengenaan pajak pada JHT di sela-sela partisipasinya dalam unjuk rasa bersama massa Jateng Guyub di depan Kantor Gubernur Jateng, Kota Semarang, Kamis (23/7/2026).
Dia menambahkan, JHT adalah dana yang dikumpulkan dari upah pekerja setiap bulannya. "JHT itu bukan serta-merta kita buat untuk senang-senang. JHT itu untuk kehidupan yang akan datang," ujarnya.
Menurutnya, pengenaan pajak pada JHT perlu ditinjau ulang. Mulyono berpendapat, pemerintah seharusnya menempatkan fokusnya untuk mengejar pajak kalangan kaya.
"Kalau kami meminta, kaum buruh ini dinolkan pajaknya. Bukan hanya JHT. Ketika misalkan kami mendapatkan pesangon, itu dari perusahaan-perusahaan sudah memotong pajak juga. Nah apa yang berkenaan dengan buruh ini seharusnya dihapus semua, tidak hanya JHT, tapi pemotongan di pesangon, termasuk upah, itu seharusnya dihilangkan," ucap Mulyono.
