6 hours ago
3
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah Iran tengah menyusun draf posisi terkait kemungkinan kesepakatan dengan Amerika Serikat (AS) di tengah kembali bergulirnya perundingan nuklir kedua negara. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmail Baghaei pada Senin (23/2/2026) menegaskan, proses masih berada pada tahap perumusan dan belum ada kesepakatan apa pun yang dicapai.
“Saat ini kami sedang pada tahap perumusan posisi kami,” ujar Baghaei dalam konferensi pers.
Ia juga membantah berbagai laporan yang menyebut adanya perjanjian sementara antara Teheran dan Washington, seraya menegaskan klaim tersebut tidak memiliki dasar faktual dan sebatas spekulasi.
Putaran kedua perundingan nuklir Iran-AS berlangsung di Jenewa pada 17 Februari dengan mediasi Oman. Seusai pembicaraan tersebut, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan terdapat kemajuan dan kedua pihak sepakat untuk mulai menyusun draf yang dapat menjadi dasar menuju kesepakatan.
Perundingan lanjutan dijadwalkan kembali digelar di Jenewa pada 26 Februari. Menteri Luar Negeri Oman Badr Albusaidi menyebut negaranya akan terus berperan sebagai mediator dalam proses diplomasi tersebut.
Meski jalur diplomatik terus dibuka, ketegangan antara Teheran dan Washington belum sepenuhnya mereda. Presiden AS Donald Trump pada 19 Februari menyatakan Iran memiliki waktu 10 hingga 15 hari untuk mencapai kesepakatan terkait program nuklirnya. Ia bahkan memperingatkan bahwa “hal-hal yang sangat buruk” dapat terjadi apabila kesepakatan gagal tercapai.
Trump sebelumnya juga mengungkapkan bahwa sebuah “armada besar” tengah berlayar menuju kawasan sekitar Iran. Laporan Financial Times menyebutkan Amerika Serikat menyiagakan 16 kapal perang dengan sekitar 40.000 personel serta tujuh skuadron udara di berbagai pangkalan di Timur Tengah.
Situasi tersebut mendorong sejumlah negara meminta warganya meninggalkan Iran, antara lain Jerman, Polandia, Swedia, India, dan Korea Selatan. Mereka meningkatkan kewaspadaan menyusul eskalasi militer dan retorika keras dari kedua belah pihak.
Di tengah dinamika tersebut, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia memastikan Kedutaan Besar RI di Teheran terus memantau kondisi Warga Negara Indonesia (WNI). Pelaksana Tugas Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI Heni Hamidah menyatakan status keamanan Siaga 1 untuk Iran yang berlaku sejak Juni 2025 tetap dipertahankan.
“Semua rencana kontingensi tetap disiapsiagakan, termasuk berbagai opsi jalur evakuasi apabila dibutuhkan,” ujar Heni dalam pernyataan tertulis.
Ia menambahkan, hingga kini belum ada laporan WNI yang menghadapi ancaman langsung. Namun, seluruh WNI di Iran diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan menjaga komunikasi intensif dengan KBRI Teheran sembari memantau perkembangan situasi terkini.
sumber : Antara
