8 hours ago
2
Peta baru Selat Hormuz yang dirilis IRGC, Senin (4/5/2026).
REPUBLIKA.CO.ID, LONDON — Serikat pekerja dan perusahaan pelayaran menyatakan akan tetap menetapkan Selat Hormuz sebagai zona perang. Keputusan ini diambil setelah dua kapal kembali menjadi sasaran serangan pada pekan lalu, meskipun gencatan senjata antara Iran dan Amerika Serikat (AS) telah disepakati.
“Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan risiko terhadap keselamatan jiwa yang masih terus berlanjut dan signifikan, serta situasi di kawasan tersebut yang berubah dengan sangat cepat,” demikian bunyi pernyataan bersama dari serikat Federasi Pekerja Transportasi Internasional (ITWF) dan Joint Negotiating Group, sebuah organisasi payung yang mewakili para pemilik kapal dagang, seperti dilansir dari Al Jazeera, Rabu(1/7/2026).
Selat Hormuz pertama kali ditetapkan sebagai "wilayah operasi serupa perang" pada 5 Maret lalu, setelah sejumlah kapal yang mencoba melintasi jalur perairan vital tersebut dihantam bom. Status tersebut kini diperpanjang setidaknya hingga 9 Juli mendatang dan akan dievaluasi kembali setiap pekan.
Di bawah penetapan status zona perang ini, para pelaut berhak mendapatkan upah ganda serta tunjangan lainnya. Kebijakan ini otomatis meningkatkan beban biaya operasional bagi perusahaan-perusahaan pelayaran. Sedikitnya 14 pelaut telah tewas dan lebih dari 40 kapal menjadi sasaran serangan sejak perang AS-Israel melawan Iran meletus pada 28 Februari lalu.
Ada ratusan ranjau
Terdapat ratusan ranjau yang ditanam di Selat Hormuz selama perang Iran. Setidaknya, perlu dua bulan untuk membersihkan jalur vital strategis bagi distribusi pasokan minyak global tersebut, menurut pernyataan Kementerian Pertahanan Italia, Rabu.
"Diperkirakan terdapat puluhan ranjau di Selat Hormuz, yang memerlukan waktu sekitar dua bulan untuk penanganannya. Ranjau-ranjau itu bersifat canggih dan modern, yang memerlukan kemampuan serta keahlian yang tidak dimiliki oleh semua negara," kata Komandan Komando Operasi Gabungan (COVI), Giovanni Maria Iannucci, di hadapan Komite Urusan Luar Negeri dan Pertahanan DPR dan Senat Italia.
