Foto ilustrasi toko pupuk, dibuat menggunakan Artificial Intelligence.
Harianjogja.com, SLEMAN—Risiko kelangkaan pupuk mulai membayangi sektor pertanian di Indonesia seiring memanasnya konflik di Timur Tengah. Kondisi ini berpotensi mengganggu pasokan bahan baku pupuk kimia, terutama yang berbasis nitrogen, yang selama ini masih bergantung pada impor.
Peringatan ini disampaikan Guru Besar Fakultas Pertanian UGM, Subejo, yang menilai dampak konflik global bisa terasa langsung pada musim tanam mendatang. Jika distribusi bahan baku terganggu, kebutuhan pupuk petani berpotensi tidak terpenuhi.
Subejo menjelaskan, negara-negara di kawasan Teluk merupakan produsen utama pupuk berbasis nitrogen. Ketergantungan terhadap pasokan dari wilayah tersebut membuat Indonesia rentan terdampak jika konflik berlangsung lama.
Apabila jalur distribusi terganggu, termasuk kapal pengangkut bahan baku yang tersendat atau tidak dapat masuk ke Indonesia, maka ketersediaan pupuk nasional bisa ikut terancam.
“Mungkin untuk masa penanaman Juni atau Juli itu yang saya kira yang berisiko kalau [saat] ini misalnya distribusi bahan bakunya tidak lancar,” kata Subejo, Senin (30/3/2026).
Ia menambahkan, dampak tersebut tidak hanya pada ketersediaan pupuk, tetapi juga berpotensi memengaruhi produktivitas pertanian jika tidak diantisipasi sejak dini.
Akan tetapi di lain sisi, Subejo melihat tetap ada risiko yang dimunculkan dari kelangkaan pupuk kimia. Namun kelangkaan itu bisa menjadi kesempatan untuk mengganti penggunaan pupuk ke arah pupuk organik.
“Kalau misalnya pupuk organik, kemudian pupuk hayati kan sesungguhnya tidak tergantung impor, tapi kalau pupuk kimia memang sebagian bahannya harus impor,” ujarnya.
Jika konflik terus berlanjut dan eskalasi semakin meluas, Subejo menyarankan agar produksi pupuk organik mulai disiapkan sejak sekarang, terutama di tingkat desa.
Ia menilai kelompok tani dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat berperan dalam memproduksi pupuk secara mandiri. Dukungan berupa mesin pengolah pupuk dinilai tidak perlu berukuran besar, tetapi cukup untuk memenuhi kebutuhan lokal.
“Ini diantisipasi mulai sekarang, karena empat bulan tidak disiapkan dan tiba-tiba bahan bakunya betul-betul tidak bisa masuk, pasti nanti akan berisiko kebutuhan petani, sehingga petani tidak bisa memproduksi berbagai komoditas dengan baik,” ujarnya.
Limbah Organik
Menurutnya, potensi bahan baku pupuk organik di dalam negeri sangat besar, mulai dari kotoran ternak hingga limbah organik yang dapat diolah menjadi kompos.
Kelangkaan pupuk kimia, lanjutnya, memang memiliki risiko, tetapi juga bisa menjadi momentum untuk mengurangi ketergantungan terhadap pupuk impor.
“Kalau hal ini serius antara pemerintah dengan swasta, bersama masyarakat, ini adalah momentum untuk memanfaatkan sumber daya yang kita punya,” katanya.
Di sisi lain, ia menekankan pentingnya langkah konkret dari pemerintah. Edukasi kepada masyarakat agar tidak terlalu bergantung pada pupuk kimia dinilai menjadi kunci dalam menghadapi potensi krisis tersebut.
Selain itu, pemerintah juga didorong untuk memberikan bantuan mesin pengolah pupuk organik ke desa-desa, disertai pelatihan dan sosialisasi agar penggunaan pupuk alternatif bisa berjalan optimal.
“Jika hal tidak disiapkan, nanti ketika misalnya betul-betul terjadi kelangkaan, harganya sangat mahal, kemudian tidak tersedia, pasti masyarakat akan kolaps. Tapi kalau strategi tersebut dilakukan, melalui penyuluhan, melalui pengadaan mesin, termasuk mungkin pelatihan, saya kira menjadi kesempatan yang sangat baik untuk mulai disiapkan,” tutupnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
