1 hour ago
3
REPUBLIKA.CO.ID, TANJUNG SELOR, – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) bergerak cepat mempercepat penyusunan usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2027. Langkah ini ditempuh dengan menggelar rapat koordinasi bersama seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Tanjung Selor, Rabu, untuk memastikan seluruh usulan masuk sebelum tenggat waktu 10 Juli 2026.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara, Denny Harianto, menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah harus memanfaatkan waktu yang tersisa untuk menginput usulan DAK, baik fisik maupun nonfisik, melalui Sistem KRISNA. Hal ini merupakan tindak lanjut dari Surat Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas Nomor T-11492/D.02/PP.04.02/06/2026 tanggal 19 Juni 2026.
“Batas waktu dari tanggal 17 Juni sampai 10 Juli 2026. Kita harus memastikan usulan DAK fisik maupun nonfisik sudah disampaikan melalui Sistem KRISNA,” kata Denny.
Perebutan Alokasi Rp5 Triliun
Denny mengungkapkan bahwa total alokasi DAK yang diperebutkan oleh pemerintah daerah di seluruh Indonesia mencapai sekitar Rp5 triliun. Oleh karena itu, ia meminta seluruh jajaran Pemprov Kaltara untuk tidak tinggal diam dan bergerak aktif agar provinsi termuda di Indonesia ini mendapatkan dukungan pendanaan yang maksimal dari pemerintah pusat.
“Kaltara tidak boleh diam saja. Karena itu, kita lakukan koordinasi agar peluang tersebut bisa dimanfaatkan secara maksimal,” ujarnya.
Untuk memastikan kedisiplinan dan kelengkapan data, Denny menegaskan akan kembali melakukan evaluasi pada 10 Juli. Apabila masih terdapat usulan yang belum disampaikan oleh OPD terkait, hal tersebut akan langsung dilaporkan kepada Gubernur Kaltara.
Kawal Proposal ke Kementerian
Selain memastikan kelengkapan input data di sistem, Pemprov Kaltara juga berkomitmen untuk mengawal proposal DAK ke kementerian terkait. Strategi ini diharapkan dapat memperbesar peluang persetujuan usulan yang diajukan.
Denny juga mengingatkan setiap OPD agar tidak hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia mendorong seluruh instansi untuk aktif memanfaatkan sumber pendanaan alternatif, baik dari DAK fisik maupun nonfisik, guna mendukung percepatan pembangunan di Kalimantan Utara.
“Saya berharap dana DAK bisa masuk dan bermanfaat bagi Kaltara, karena ini sangat kita butuhkan,” tegasnya.
Di akhir rapat, Denny mengapresiasi antusiasme para kepala OPD yang hadir dan aktif memberikan masukan. Ia berharap koordinasi intensif yang dilakukan mampu menghasilkan usulan berkualitas sehingga dapat mendukung percepatan pembangunan daerah.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
sumber : antara
