3 days ago
14
Pengawasan dan penindakan harus dilakukan secara konsisten.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bea Cukai mengoptimalkan pengawasan terhadap peredaran Barang Kena Cukai (BKC) ilegal melalui pelaksanaan Operasi ASAP (Amankan Sumber Asal Penerimaan) 2026.
Operasi pengawasan ini dilaksanakan serentak dan terpadu pada 8 hingga 30 Juni 2026 di berbagai wilayah, sebagai langkah nyata pemerintah dalam menekan peredaran rokok ilegal sekaligus menciptakan iklim usaha yang sehat, adil, dan berkelanjutan.
Operasi ASAP 2026 ini menjadi bagian dari upaya Bea Cukai dalam melindungi masyarakat serta pelaku usaha yang telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan.
Melalui pengawasan dan penindakan terarah, kami berupaya mencegah peredaran produk ilegal yang merugikan konsumen, mengganggu kepatuhan usaha, serta menciptakan persaingan yang tidak sehat," jelas Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Budi Prasetiyo dalam keterangan, Senin (29/6/2026).
Kick Off Operasi ASAP 2026 dilaksanakan secara daring pada 11 Juni 2026 dan dihadiri Direktur Penindakan dan Penyidikan sebagai lead operasi, Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai, Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa, para Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai, para Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, serta Kepala Kantor Bea Cukai Batam.
Menurut Budi, Operasi ASAP merupakan transformasi dari Operasi Gempur dan Operasi Gurita yang telah dilaksanakan Bea Cukai sejak 2018 hingga 2025.
Perubahan nomenklatur ini mencerminkan penguatan strategi pengawasan Bea Cukai yang semakin terintegrasi, mulai dari wilayah produksi, distribusi, pemasaran, hingga wilayah pemasukan BKC ilegal.
Budi juga menyampaikan, selain meningkatkan kepatuhan di bidang cukai, pemberantasan BKC ilegal juga memberikan perlindungan yang lebih luas bagi masyarakat dan dunia usaha.
“Operasi ASAP 2026 bentuk komitmen Bea Cukai untuk menghadirkan ekosistem usaha yang sehat dan berkeadilan. Peredaran BKC ilegal merugikan pelaku usaha yang patuh karena menciptakan persaingan usaha yang tidak setara,’’ungkapnya.
Karena itu, tambah dia, pengawasan dan penindakan harus dilakukan secara konsisten, transparan, dan berkelanjutan.
Berdasarkan hasil survei rokok ilegal dan data penindakan hasil tembakau Bea Cukai pada 2025, pelanggaran masih ditemukan di berbagai wilayah dengan jumlah mencapai sekitar 1,4 miliar batang pada akhir 2025.
Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pengawasan yang berkesinambungan serta dukungan komunikasi publik yang efektif untuk menekan peredaran BKC ilegal.
Selain menjalankan fungsi pengawasan, Bea Cukai juga terus mengajak masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk berperan aktif dalam mendukung keberhasilan Operasi ASAP 2026.
Masyarakat dapat melaporkan indikasi peredaran BKC ilegal melalui saluran resmi yang tersedia sebagai bentuk partisipasi dalam menjaga lingkungan usaha yang tertib dan berkeadilan.
“Dukungan masyarakat sangat penting dalam memberantas BKC ilegal. Informasi dan laporan dari masyarakat membantu kami mengoptimalkan pengawasan sehingga peredaran barang ilegal bisa ditekan dan pelaku usaha yang patuh terlindungi,” tegas Budi.
Melalui Operasi ASAP 2026 yang konsisten dan terpadu, Bea Cukai berharap tercipta lingkungan usaha yang kian sehat, memberikan kepastian bagi pelaku usaha yang taat aturan, serta menjaga kepentingan masyarakat dari dampak negatif peredaran BKC ilegal.
