2 hours ago
2
Jakarta, CNBC Indonesia - Bank Indonesia (BI) bersama pemerintah terus memperkuat literasi dan inklusi keuangan sebagai fondasi peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Untuk pengembangan literasi keuangan, BI menerbitkan tiga buku panduan literasi keuangan digital serta gerakan Akses Keuangan melalui Business Matching dan Literasi untuk Kesejahteraan Keuangan (AKU BISA SEJAHTERA) sekaligus meluncurkan Aksi Kuatkan Literasi dan Inklusi Keuangan untuk Kesejahteraan (AKSI KLIK).
Inisiatif ini menjadi bagian dari upaya BI memperkuat pemahaman masyarakat terhadap layanan keuangan sekaligus memperluas akses pembiayaan, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan, berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025, tingkat inklusi keuangan nasional mencapai 92,74 persen. Namun, angka itu masih perlu ditingkatkan untuk mencapai target 98 persen pada 2045.
"Masalahnya adalah meningkatkan inklusi keuangan dan idealnya diimbangi oleh peningkatan literasi keuangan," ujar Perry dalam acara Aksi KLIK, Jumat (6/3/2026).
Perry menjelaskan, literasi keuangan menjadi penting agar masyarakat tidak hanya dapat mengakses produk keuangan, tetapi juga memahami manfaat, risiko serta perlindungan. Menurutnya, pemahaman yang rendah terhadap produk keuangan membuat masyarakat rentan terhadap berbagai praktik kejahatan finansial, termasuk pinjol ilegal dan penipuan digital.
"Masalahnya tidak hanya memasukkan menggunakan akun, menggunakan QRIS maupun yang lain. Tapi yang utama juga terlindungi dari berbagai kejahatan-kejahatan," ujarnya.
Menurut Perry peningkatan inklusi keuangan idealnya harus diimbangi dengan peningkatan literasi keuangan. Bukan soal masyarakat yang sudah banyak memiliki rekening atau tahu cara menggunakan QRIS, tetapi juga memahami bagaimana memanfaatkan layanan keuangan secara bijak.
Apalagi berdasarkan SNLIK 2025, tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia saat ini baru mencapai 66,46 persen. Karena itu, Perry menilai, sinergi antar pemangku kepentingan menjadi sangat penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan.
"Penguatan literasi keuangan menjadi bagian dari upaya mendukung percepatan digitalisasi sistem pembayaran di Indonesia, salah satunya melalui penggunaan QRIS dan BI-Fast," ungkap Perry.
Pentingnya Penguatan Literasi dan Inklusi Keuangan
Upaya pemerintah dalam mendorong literasi dan inklusi keuangan terus dilakukan. Tidak heran jika tingkat literasi dan inklusi keuangan di 2025 mengalami peningkatan. Hal tersebut bisa dilihat dari hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2025 yang menunjukkan kenaikan indeks literasi keuangan sebesar 66,46% dan indeks inklusi keuangan 80,51%. Hasil SNLIK 2025 ini meningkat dibanding SNLIK 2024 yang menunjukkan indeks literasi keuangan 65,43% dan indeks inklusi keuangan 75,02%.
Bahkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan. capaian inklusi keuangan Indonesia saat ini telah melampaui rata-rata negara maju, OECD. Meski demikian, ia menilai tingkat literasi keuangan masyarakat masih perlu ditingkatkan agar masyarakat tidak hanya memiliki akses ke layanan keuangan, tetapi juga mampu mengelola keuangan secara bijak.
Menurutnya, literasi keuangan penting untuk membantu masyarakat memahami risiko, mengatur arus kas, serta merencanakan keuangan di masa depan.
"Hampir 97% tenaga kerja kita di bekerja di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) ini yang menjadi tantangan karena tentunya kita harus mendorong UMKM juga mendapatkan pekerja yang salarynya bisa meningkat," sambungnya
Oleh karena itu, Airlangga mengatakan bahwa pemerintah akan terus mendorong berbagai program edukasi keuangan sekaligus memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha, khususnya UMKM.
Pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan
Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI), Ali Murtopo mengatakan, pemerintah sendiri, saat ini tengah menyiapkan sejumlah strategi untuk memperkuat ketahanan dan kesejahteraan keuangan masyarakat. Salah satunya melalui rencana pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK).
Ali menjelaskan, pemerintah telah menyelesaikan rancangan peraturan pemerintah terkait pembentukan Komite Nasional Inklusi dan Literasi Keuangan. Namun, sesuai arahan Presiden, kebijakan tersebut akan ditransformasikan menjadi Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan.
"Saat ini prosesnya masih dalam tahap pembahasan lintas kementerian dan lembaga dengan melibatkan partisipasi publik. Kami berharap segera dapat disampaikan ke Sekretariat Negara untuk mendapatkan persetujuan Presiden," jelasnya.
Langkah Nyata BI Dorong Literasi & Inklusi Keuangan
Upaya BI dalam mendorong literasi dan inklusi keuangan diperkuat dengan kerja sama dan sinergi yang kuat antara berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta.
Hal tersebut disampaikan Kepala Departemen Ekonomi Keuangan Inklusif dan Hijau Bank Indonesia, Anastuty Kusumowardhani.
Ia mengatakan Bank Indonesia tidak bisa berjalan sendirian dalam mendukung inklusi dan literasi keuangan, meskipun memiliki 46 kantor perwakilan.
"Penting bagi kita untuk secara masif dan seharusnya ada peta untuk mengetahui titik mana saja masih merah dan mana yang harus diisi agar gap antara inklusi dan literasi keuangan bisa semakin menyempit serta bisa mencapai target RPMJN pada 2045," ungkap Anastuty.
Penguatan inklusi dan kesejahteraan keuangan diharapkan dapat menjadi fondasi dalam meningkatkan ketahanan ekonomi rumah tangga sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia.
Untuk itu, lanjut Anastuty, BI meluncurkan AKSI KLIK. Bank Indonesia juga meresmikan gerakan Akses Keuangan melalui Business Matching dan Literasi untuk Kesejahteraan Keuangan (AKU BISA SEJAHTERA) yang bertujuan memperluas akses keuangan melalui kegiatan business matching serta edukasi keuangan bagi masyarakat dan pelaku usaha.
Tidak berhenti di situ, BI juga meluncurkan tiga buku yang berfokus pada penguatan literasi keuangan digital, yakni Buku Strategi dan Program Edukasi dalam rangka Literasi Keuangan Digital Menuju Kesejahteraan Keuangan, Modul Edukasi Keuangan Digital untuk Pelatihan Tingkat Dasar, serta Pedoman Implementasi Model Bisnis UMKM Berkelanjutan: Aksi Mitigasi.
"Gerakan AKU BISA SEJAHTERA ini merupakan bagaimana kita mengimpelentasikan, menguatkan literasi secara nasional dan ada pedoman UMKM. Hal ini dilakukan BI karena ada gap antara inklusi dan literasi, apa yang kami lakukan ini merupakan journey sejak 2016," rinci Anastuty.
Dari sisi pengusaha, Ketua Komite Sustainability Bidang UMKM dan Koperasi APINDO, Lany Harijanti akses literasi, termasuk bagi UMKM sangatlah penting. Untuk mendukung UMKM naik kelas, Apindo menilai butuh terobosan dalam inklusi dan literasi keuangan.
"Tujuannya adalah membantu UMKM berbenah diri jadi membenahi tata kelola usahanya membenahi tata kelola produksinya, bikin SOP, membenahi tata kelola pemasaran masuk ke digital market, memperbaiki sistem promosinya, membenahi sistem tata kelola keberlanjutannya," pungkas Lany.
(dpu/dpu)
Add
as a preferred
source on Google
