8 hours ago
5
Oleh: Jaharuddin, Ekonom Universitas Muhammadiyah Jakarta
REPUBLIKA.CO.ID, Lima nyawa yang hilang dalam rangkaian pelatihan calon pengelola koperasi desa tidak boleh diperlakukan sebagai sekadar insiden administratif. Dalam kebijakan publik, kematian warga negara adalah tanda berhenti. Ia memaksa negara menunda langkah, menoleh ke belakang, memeriksa desain, dan bertanya secara jujur, apakah cara yang dipilih sudah sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai?
Sebagai ekonom, saya melihat persoalan ini bukan semata-mata sebagai isu pelatihan fisik, bela negara, atau kedisiplinan. Ini adalah persoalan desain kelembagaan. Dalam ekonomi, setiap tujuan membutuhkan instrumen yang tepat. Tujuan yang baik dapat gagal, bahkan melahirkan mudarat, bila dicapai dengan alat yang keliru.
Koperasi desa adalah proyek ekonomi rakyat. Maka, alat utamanya semestinya adalah tata kelola, manajemen usaha, literasi keuangan, integritas, akuntabilitas, dan kemampuan membaca ekonomi lokal. Ketika calon pengelolanya justru dibentuk dalam suasana yang terlalu dekat dengan barak, pertanyaan kritis perlu diajukan, apakah negara sedang membangun kapasitas koperasi, atau sedang salah membaca kebutuhan sektor sipil?
Koperasi desa bukan batalion. Manajer koperasi bukan prajurit. Medan kerjanya bukan medan tempur, melainkan medan ekonomi desa yang jauh lebih rumit daripada yang sering dibayangkan. Di sana ada modal yang terbatas, pasar yang tidak stabil, rantai pasok yang rapuh, konflik kepentingan lokal, godaan penyimpangan, tekanan elite desa, risiko kredit macet, dan kepercayaan anggota yang mudah rusak.
Seorang manajer koperasi memang harus tangguh. Tetapi ketangguhannya bukan terutama diuji dari kemampuan fisik menjalani ritme latihan keras. Ketangguhannya diuji dari kemampuan menjaga uang anggota, membaca laporan keuangan, menyusun rencana usaha, mengelola stok, menolak intervensi, dan mempertanggungjawabkan keputusan dalam forum anggota.
Karena itu, kita perlu berhati-hati membedakan antara disiplin dan pendekatan militeristik. Disiplin adalah kebutuhan semua lembaga. Koperasi tanpa disiplin pembukuan akan rapuh. Koperasi tanpa disiplin transparansi akan mudah diselewengkan.
Koperasi tanpa disiplin pelayanan akan ditinggalkan anggota. Tetapi disiplin tidak selalu harus lahir dari barak. Disiplin juga bisa lahir dari sistem yang baik, kurikulum yang tepat, pengawasan yang kuat, insentif yang benar, dan budaya organisasi yang sehat.
Dalam beberapa waktu terakhir, publik menyaksikan menguatnya corak pembinaan bergaya militer dalam sejumlah ruang sipil. Pada awal pemerintahan, retreat kabinet digelar di Akademi Militer Magelang dengan pesan kekompakan, loyalitas, dan disiplin. Kegiatan itu dapat dipahami sebagai gaya kepemimpinan seorang presiden yang berlatar militer.
Pemerintahan besar memang memerlukan ritme, soliditas, dan kesamaan arah. Namun, persoalan muncul ketika pola yang semula tampak sebagai gaya konsolidasi kabinet mulai terasa menjalar ke program-program sipil yang karakter dan kebutuhan kompetensinya berbeda.
Program penguatan sumber daya manusia untuk agenda gizi, koperasi desa, dan kampung nelayan kemudian juga menggunakan bahasa pembentukan karakter, bela negara, kedisiplinan, dan manajerial. Secara normatif, tidak ada yang salah dengan pembentukan karakter.
Tidak ada pula yang salah dengan bela negara. Seorang pengelola koperasi desa memang perlu memiliki rasa kebangsaan, integritas, tanggung jawab, dan komitmen melayani masyarakat. Tetapi persoalannya terletak pada proporsi dan metode. Bila porsi pembentukan fisik dan kedisiplinan bergaya barak lebih menonjol daripada penguasaan kompetensi koperasi, maka negara sedang berisiko menempatkan alat yang tidak tepat untuk pekerjaan yang sangat spesifik.
Disclaimer: Pandangan yang disampaikan dalam tulisan di atas adalah pendapat pribadi penulisnya yang belum tentu mencerminkan sikap Republika soal isu-isu terkait.
