7 hours ago
7
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan ketegangan di Selat Hormuz mendorong pergeseran preferensi konsumen global ke kendaraan listrik. Pemerintah melihat dinamika geopolitik tersebut meningkatkan risiko energi sekaligus mempercepat upaya mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak (BBM).
Kementerian Perindustrian bersama Kementerian Keuangan tengah membahas berbagai langkah stimulus dan insentif untuk memperkuat sektor manufaktur. Kebijakan tersebut mencakup dorongan terhadap kendaraan listrik sebagai respons atas perubahan arah pasar global.
“Ya kami ada datanya, jadi kalau data yang saya terima dari teman-teman Gaikindo mengatakan bahwa sejak perang Hormuz ini terjadi, orientasi market switch ke yang lebih orientasi electric,” kata Agus di Jakarta, Selasa (5/5/2026).
Pemerintah menilai kebijakan kendaraan listrik kini memiliki relevansi yang lebih luas di tengah ketidakpastian pasokan energi. Selain terkait pengurangan emisi, arah kebijakan juga dikaitkan dengan efisiensi energi dan pengendalian beban subsidi.
Agus menerangkan, insentif kendaraan listrik menjadi salah satu opsi yang dibahas dalam koordinasi lintas kementerian. Kebijakan ini diarahkan untuk memperkuat industri dalam negeri sekaligus menjaga penyerapan tenaga kerja.
“Kita sudah bicara salah satunya juga bicara soal insentif sebagai stimulus. Kalau memang pemerintah memberikan insentif untuk motor atau mobil listrik, ini semakin relevan, semakin relevan ketika dulu sebelum ada pelajaran yang harus kita ambil, kita meng-introduce kebijakan-kebijakan yang lebih kepada penggunaan kendaraan listrik itu untuk dalam rangka pengurangan emisi. Sekarang ada yang lebih penting dari itu, yaitu agar kita lebih banyak mengurangi penggunaan BBM, artinya bisa mengurangi subsidi,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah membedah berbagai kendala yang dihadapi pelaku industri di lapangan. Hasil pembahasan menjadi dasar penyusunan kebijakan stimulus dan insentif yang lebih tepat sasaran.
Agus menegaskan sektor manufaktur tetap menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Kinerjanya menunjukkan tren positif dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto yang terus meningkat.
“Kontribusi terhadap GDP-nya dari tahun ke tahun naik, bahkan pertumbuhan manufaktur tahun lalu bisa tercatat di atas pertumbuhan ekonomi nasional, yang tidak pernah terjadi selama 14 tahun sebelumnya. Nah, itu menunjukkan sektor manufaktur merupakan sektor terpenting bagi perekonomian,” ujarnya.
Pemerintah juga mencermati struktur ekspor nasional yang didominasi produk manufaktur. Data menunjukkan sekitar 75 hingga 80 persen ekspor Indonesia berasal dari sektor tersebut. Namun, porsi output manufaktur yang diekspor masih relatif terbatas, dengan sekitar 80 persen produksi diserap pasar domestik dan sekitar 20 persen masuk pasar ekspor.
“Output manufaktur kita selama ini rata-rata hanya 20-an persen yang diekspor. Delapan puluh persen merupakan produk-produk yang diserap di dalam negeri. Kita harus terbuka dengan tidak mengurangi dan dengan tetap memperhatikan serta melindungi pasar dalam negeri,” kata Agus.
Pemerintah mewaspadai tekanan terhadap sejumlah sektor industri seperti otomotif, tekstil, dan plastik. Kondisi global dinilai mempengaruhi permintaan pasar serta pasokan bahan baku dalam jangka pendek.
