8 hours ago
4
Deputi Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Demantik hadir dalam Islamic Finance Dialogue (IFD) 2026 yang diselenggarakan Republika di Jakarta, Rabu (1/7/2026).
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menilai penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbasis syariah masih relatif rendah dibandingkan total pembiayaan yang diterima pelaku UMKM. Pemerintah pun mendorong perluasan akses pembiayaan syariah untuk mendukung pertumbuhan ekosistem ekonomi halal nasional.
Deputi Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Demantik mengatakan hingga 1 Juli 2026 pemerintah telah menyalurkan KUR lebih dari Rp149 triliun atau sekitar 50,5 persen dari target penyaluran tahun ini sebesar Rp297 triliun. Pembiayaan tersebut telah diterima sekitar 2,3 juta pelaku UMKM di seluruh Indonesia.
"Yang disalurkan melalui skema syariah baru sekitar Rp8,51 triliun. Artinya baru sekitar 5,7 persen dari total KUR yang sudah tersalurkan," kata Riza dalam Islamic Finance Dialogue (IFD) 2026 yang diselenggarakan Republika di Jakarta, Rabu (1/7/2026).
Menurut dia, angka tersebut menunjukkan masih besarnya ruang untuk meningkatkan pembiayaan syariah, terutama bagi pelaku usaha yang bergerak di sektor ekonomi halal dan kawasan pariwisata ramah muslim.
Dari total penerima KUR tahun ini, sekitar 88 ribu debitur memperoleh pembiayaan melalui skema syariah. Jumlah itu dinilai masih jauh dibandingkan keseluruhan penerima KUR yang telah mencapai lebih dari 2,3 juta pelaku usaha.
Riza mengatakan pemerintah ingin memperluas jangkauan pembiayaan syariah melalui kolaborasi dengan berbagai lembaga keuangan syariah, termasuk Bank Syariah Indonesia (BSI), serta kementerian dan lembaga yang terlibat dalam pengembangan ekonomi syariah.
