Kilang minyak lepas pantai. - Foto dibuat oleh AI - StockCake
Harianjogja.com, JAKARTA—Harga minyak dunia melonjak tajam dan mulai memberi tekanan serius terhadap Subsidi BBM 2026 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Gejolak ini dipicu memanasnya konflik geopolitik di Timur Tengah yang berdampak langsung pada stabilitas pasar energi global serta ketahanan fiskal Indonesia.
Ketegangan meningkat setelah serangan rudal yang dilancarkan Israel dan Amerika Serikat (AS) ke wilayah Iran pada Sabtu (28/2/2026).
Peristiwa tersebut segera mengguncang pasar komoditas, terutama minyak mentah, karena kawasan itu merupakan salah satu pusat distribusi energi dunia.
Lonjakan harga tak terhindarkan lantaran Iran memegang kendali atas Selat Hormuz, jalur vital distribusi minyak bumi internasional. Pada pembukaan perdagangan Senin (2/3/2026), harga minyak mentah jenis Brent tercatat melesat hingga 13% dan menembus level di atas US$82 per barel.
Angka ini jauh melampaui asumsi makro dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2026 yang menetapkan Indonesian Crude Price sebesar US$70 per barel.
Kondisi tersebut membuka potensi pelebaran beban anggaran, mengingat pemerintah telah mengalokasikan subsidi energi sebesar Rp210,06 triliun dengan asumsi harga lama. Rinciannya meliputi subsidi bahan bakar minyak sebesar Rp25,14 triliun, subsidi elpiji 3 kilogram Rp80,26 triliun, serta subsidi listrik Rp104,64 triliun. Jika tren kenaikan harga minyak dunia terus berlanjut, angka tersebut berisiko mengalami pembengkakan signifikan.
Ketergantungan Impor Energi
Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Febrio Kacaribu, menyatakan pemerintah mencermati secara serius dinamika di kawasan Teluk Persia. Berdasarkan perhitungan sensitivitas APBN, setiap kenaikan Indonesian Crude Price sebesar US$1 per barel berpotensi menambah defisit anggaran hingga Rp6,8 triliun.
Meski tekanan meningkat, Febrio menegaskan pemerintah tetap berkomitmen menjaga defisit anggaran agar tidak melampaui batas 3% dari Produk Domestik Bruto sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003.
"APBN akan terus dikelola secara hati-hati, termasuk dengan menjaga defisit anggaran tetap terkendali," tuturnya pada Senin (2/3/2026). Ia juga menambahkan bahwa fundamental ekonomi nasional dinilai masih cukup kuat untuk menghadapi ketidakpastian global.
Indikator tersebut tercermin dari Purchasing Managers’ Index Manufaktur Indonesia yang berada di level ekspansif 53,8 pada Februari 2026. Selain itu, neraca perdagangan mencatat surplus selama 69 bulan berturut-turut. Inflasi tahunan yang berada di angka 4,76% disebut lebih dipengaruhi oleh penyesuaian kebijakan tarif listrik tahun lalu, bukan semata-mata akibat pelemahan daya beli masyarakat.
Di sisi lain, ketergantungan terhadap impor bahan bakar mineral dari Timur Tengah tetap menjadi variabel krusial.
Data Badan Pusat Statistik periode 2021–2025 menunjukkan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab menjadi pemasok utama, dengan total volume masing-masing mencapai 26,87 juta ton dan 11,06 juta ton. Distribusi pasokan tersebut mengalir ke berbagai kilang dalam negeri seperti Cilacap, Balikpapan, hingga Merak.
Pasokan energi juga berasal dari Qatar, Bahrain, Kuwait, dan Oman, meskipun secara keseluruhan impor masih didominasi Singapura serta Malaysia.
Walaupun jalur logistik tidak sepenuhnya bergantung pada Selat Hormuz, lonjakan harga minyak dunia tetap berpotensi menekan neraca perdagangan nasional karena biaya impor yang meningkat tajam di tengah ketidakstabilan pasar global, sehingga perkembangan harga minyak dunia akan terus menjadi faktor penting dalam menjaga keseimbangan Subsidi BBM 2026 dan postur APBN 2026 ke depan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
