4 hours ago
3
Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Farabi El Fouz.
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG - Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Farabi El Fouz mendorong organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memberikan ruang lebih luas bagi penyandang disabilitas agar dapat bekerja dan berkontribusi di sektor pemerintahan.
Farabi yang membidangi kesejahteraan masyarakat menilai, langkah inklusif sangat penting untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pekerjaan. Hal ini juga berlaku bagi mereka yang memiliki kebutuhan khusus.
Ia mengapresiasi langkah Pemorov Jabar yang telah mempekerjakan seorang gadis tunarungu di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) sebagai penerjemah bahasa isyarat. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bentuk keberpihakan pemda terhadap kelompok difabel.
“Ini langkah yang sangat baik dan patut diapresiasi. Kehadiran penerjemah bahasa isyarat di Bapenda menunjukkan bahwa pemda mulai membuka ruang bagi penyandang disabilitas untuk berkarya di lingkungan birokrasi,” ujar Farabi, Selasa (10/3/2026)
Ia berharap langkah tersebut tidak berhenti di satu instansi saja, melainkan dapat diterapkan juga di OPD lain di lingkungan Pemprov Jabar. Dengan demikian, semakin banyak penyandang disabilitas yang memiliki kesempatan untuk bekerja secara layak.
Farabi menilai keterlibatan difabel dalam dunia kerja dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Hal ini juga menjadi pesan kuat bahwa pemerintah hadir untuk semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi.
Menurutnya, kebijakan inklusif juga memiliki dampak sosial yang luas, terutama bagi keluarga yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Ketika pemerintah membuka kesempatan kerja bagi difabel, maka harapan para orang tua terhadap masa depan anak-anak mereka akan semakin besar.
“Ketika negara memberi ruang, maka masyarakat yang memiliki anak istimewa akan merasa lebih optimistis terhadap masa depan anaknya. Mereka melihat bahwa anak-anak mereka juga memiliki peluang untuk mandiri dan berkontribusi bagi masyarakat,” katanya.
Farabi pun mendorong agar Pemprov Jawa Barat terus memperkuat kebijakan yang ramah difabel, baik dari sisi kesempatan kerja, pelayanan publik, maupun fasilitas pendukung di lingkungan pemerintahan.
Ia berharap Jawa Barat dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam membangun tata kelola pemerintahan yang inklusif, humanis, dan memberi kesempatan yang adil bagi seluruh warganya, termasuk penyandang disabilitas.
