6 hours ago
6
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi XII DPR RI Eddy Soeparno mengingatkan tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor energi masih menjadi tantangan besar dalam mewujudkan ketahanan energi nasional. Menurut dia, kondisi tersebut membuat Indonesia rentan terhadap gejolak geopolitik, gangguan rantai pasok global, dan fluktuasi harga energi dunia.
Eddy mengatakan Indonesia hingga kini masih mengimpor sekitar 50 persen kebutuhan minyak mentah, 38 persen bahan bakar minyak (BBM), dan sekitar 90 persen kebutuhan liquefied petroleum gas (LPG) yang sebagian besar dipasok dari Amerika Serikat. Ketergantungan impor tersebut dinilai menjadi pekerjaan rumah besar di tengah meningkatnya ketidakpastian global.
"Kita masih mengimpor 50 persen crude oil, 38 persen BBM, kemudian sekitar 90 persen LPG kita masih impor dari Amerika Serikat," kata Eddy dalam sebuah diskusi di Jakarta, Selasa (21/7/2026).
Menurut dia, ketahanan energi kini tidak lagi cukup diukur dari kemampuan memenuhi kebutuhan energi nasional. Perubahan konstelasi geopolitik, konflik di berbagai kawasan, hingga dinamika perdagangan internasional membuat jaminan keandalan pasokan energi menjadi sama pentingnya dengan ketersediaan energi itu sendiri.
Karena itu, Eddy menilai paradigma ketahanan energi perlu diubah. Pemerintah tidak cukup hanya memastikan energi tersedia, tetapi juga harus menjamin keandalan pasokannya dalam berbagai situasi.
"Kalau kita berbicara mengenai ketahanan energi, sekarang bukan lagi availability of supply, tetapi reliability of supply. Yang kita bicarakan adalah bagaimana memastikan pasokan energi tetap andal di tengah kondisi global yang berubah sangat cepat," ujar tokoh yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua MPR tersebut.
Menurut Eddy, tingginya ketergantungan terhadap impor membuat Indonesia menghadapi risiko yang semakin besar ketika terjadi gangguan rantai pasok global. Perubahan kebijakan negara pemasok, konflik geopolitik, maupun gangguan distribusi internasional dapat langsung memengaruhi ketersediaan energi di dalam negeri apabila ketergantungan impor tidak segera dikurangi.
Karena itu, Eddy mendorong pemerintah mempercepat pengembangan sumber energi domestik. Langkah tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan produksi minyak dan gas bumi, pengembangan bioenergi, percepatan pemanfaatan energi baru dan terbarukan, serta program substitusi LPG agar ketergantungan terhadap impor dapat ditekan secara bertahap.
Menurut dia, penguatan bauran energi domestik tidak hanya akan meningkatkan ketahanan energi nasional, tetapi juga mengurangi tekanan terhadap anggaran negara, subsidi energi, dan neraca perdagangan. Semakin besar porsi kebutuhan energi yang dipenuhi dari sumber dalam negeri, semakin kuat pula posisi Indonesia dalam menghadapi gejolak energi global pada masa mendatang.
