Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih saat meninjau lokasi rumah penerima RTLH di Kalurahan Semugih, Rongkop, Senin (9/3). - istimewa Humas Pemkab Gunungkidul.
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menargetkan perbaikan lebih dari 1.000 unit Rumah Tak Layak Huni (RTLH) pada 2026. Program ini menjadi salah satu upaya meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah tersebut.
Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih mengatakan target tersebut disampaikan saat meninjau penerima bantuan perbaikan rumah di Padukuhan Bendorubuh, Kalurahan Semugih, Kapanewon Ronkop, Senin (9/3/2026).
“Untuk tahun ini, ditargetkan ada lebih dari 1.000 RTLH yang diperbaiki,” ujar Endah yang akrab disapa Mbak Endah.
Menurut dia, program perbaikan rumah tidak layak huni tersebut akan dijalankan melalui dua skema bantuan.
Skema pertama ditujukan bagi warga yang masuk desil satu dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Kelompok ini akan mendapatkan bantuan perbaikan rumah secara penuh karena tergolong sangat tidak mampu.
Sementara itu, skema kedua berupa bantuan stimulan bagi warga yang masih memiliki kemampuan ekonomi terbatas namun tetap dapat berkontribusi dalam proses perbaikan rumahnya.
“Jadi, kalau benar-benar tidak mampu, maka akan dibantu secara penuh,” kata Endah.
Meski demikian, ia menegaskan penentuan penerima bantuan dilakukan melalui proses seleksi yang ketat agar program benar-benar tepat sasaran.
Verifikasi dan validasi dilakukan dengan pengecekan langsung ke rumah calon penerima bantuan oleh tim pendamping sosial bersama aparat pemerintah kalurahan setempat.
“Ada tim pendamping sosial, yang dibantu oleh petugas dari pemerintah kalurahan setempat. Tentunya juga mengacu pada desil yang ada dalam DTSEN,” jelasnya.
Terpisah, Kepala Bidang Perumahan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Gunungkidul, Nur Giyanto, menyatakan pihaknya siap mendukung target perbaikan 1.000 RTLH yang dicanangkan oleh bupati.
Menurutnya, pelaksanaan program tersebut berpotensi dilakukan melalui penambahan alokasi anggaran.
Namun hingga saat ini, dalam pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 baru dialokasikan Rp5,06 miliar untuk perbaikan 253 unit RTLH dengan nilai bantuan Rp20 juta per rumah.
“Bisa saja ditambah untuk proses perbaikan yang lebih banyak lagi,” kata Nur.
Ia menambahkan program perbaikan rumah tidak layak huni juga didukung berbagai pihak di luar pemerintah daerah. Salah satunya melalui bantuan dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) yang secara rutin memberikan program renovasi rumah warga.
Selain itu, tersedia pula kuota sekitar 500 unit melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang dapat diakses masyarakat.
“Selain itu juga ada program rutin dari Pemerintah DIY untuk perbaikan RTLH,” ujar Nur.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi C DPRD Gunungkidul, Supriyadi, mendorong pemerintah daerah meningkatkan anggaran program tersebut.
Menurutnya, jumlah rumah tidak layak huni yang masih perlu diperbaiki di Gunungkidul jauh lebih banyak dibandingkan yang sudah tertangani.
“Kalau bisa anggarannya bisa ditambah lagi sehingga yang diperbaiki bisa lebih banyak. Apalagi yang dinilai tak layak masih lebih banyak ketimbang yang sudah diperbaiki,” katanya.
Ia juga meminta pemerintah kalurahan berperan aktif dalam proses pendataan rumah tidak layak huni agar program penanganan dapat berjalan lebih tepat sasaran.
“Peran dari kalurahan sangat penting untuk benar-benar mendata. Setelah terdata, bisa disampaikan ke organisasi perangkat daerah terkait guna proses penanganan meski pelaksanaannya bertahap,” kata Supriyadi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
